Menaker Minta Para Kepala Daerah Pastikan Perusahaan Membayar THR Sesuai Ketentuan

Terkini.id – Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengumumkan Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan Tahun 2021 wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan tiba.

Bagi pengusaha yang tidak mampu memenuhinya juga wajib melakukan dialog secara kekeluargaan dengan pekerja atau buruh untuk mencapai kesepakatan.

Hal tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 dan Peraturan Menaker Nomor 6 Tahun 2016.

Baca Juga: Kemenaker: Para Pekerja yang Merasa Tidak dapat THR Sesuai Ketentuan,...

“THR keagamaan adalah merupakan pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan tersebut tiba,” kata Ida di Jakarta, 12 April 2021.

Mengutip suaracom, jaringan terkini.id, disebutkan jika Ida meminta kepada para kepala daerah untuk turut memastikan perusahaan membayar THR keagamaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

Baca Juga: Aksi Nyata Bupati Ini, Donasikan Seluruh THR Miliknya untuk Anak...

Selain itu, kata dia kepala daerah juga diminta untuk mewajiban para pengusaha melakukan komunikasi bersama pekerja atau buruh kalau merasa tidak mampu membayar THR.

“Untuk mencapai kesepakatan yang dilaksanakan secara kekeluargaan disertai itikad baik,” ujarnya.

Kesepakatan itu harus dibuat secara tertulis dengan syarat yang sudah ditentukan. 

Baca Juga: Belum Banyak yang Tahu, Ternyata Ini Asal Mula Istilah THR

Keterlambatan pembayaran THR itu maksimal sebelum hari raya keagamaannya berlangsung.

Ida menegaskan kalau kesepakatan itu dibuat bukan berarti kewajiban para perusahaan untuk membayar THR kepada pekerja atau buruh lantas hilang.

1 2
Selanjutnya
Bagikan