Mendagri larang daerah salurkan beasiswa, Pemkab minta maaf

Terkini.id, Bantaeng – Pemerintah Kabupaten Bantaeng, meminta maaf kepada semua mahasiswa yang telah memasukkan proposal  bantuan sosial beasiswa penyelesaian studi, dalam APBD Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran (TA) 2017.

Menurut Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Bantaeng, Junaedy, Pemda sebelumnya telah berniat mengalokasikam dana dalam APBD Kabupaten Bantaeng tahun Anggaran 2017. Namun, pemerintah tingkat atas dan pihak BPK tidak merespons.

“Saya menyampaikan permintaan maaf saya kepada teman-teman mahasiswa,  bahwa Bansos ini tidak bisa cair,” kata Junaedy dalam konferensi pers di Kantor Bupati Bantaeng, Senin 12 Februari 2018.

Pemerintah daerah, lanjut dia sangat berharap, agar kebijakan ini mendapatkan dukungan dari pemerintah tingkat atas, mengingat bantuan penyelesaian studi ini adalah salah satu bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam mendorong upaya peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan formal di daerah.

“Namun kesimpulannya, bahwa kebijakan pemberian Bansos Penyelesaian Studi tidak sejalan dengan regulasi yang ada terkhusus UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam hal ini terkait kewenangan ada urusan Pendidikan, di mana Pemerintah Daerah dalam UU tersebut hanya diberikan kewenangan hingga ke jenjang pendidikan menengah pertama (SMP),” tambahnya.

Menarik untuk Anda:

Selain itu, bansos juga dikhususkan untuk yang mengalami risiko sosial.

Risiko sosial yang dimaksud dalam Permendagri tersebut adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial, akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

“Parameter tersebut yang sudah dijabarkan dalam kondisi sosial para mahasiswa yang telah memasukkan dokumen (berkas) untuk mendapatkan Bansos APBD TA 2017,” tutupnya.

Upaya Pemerintah Daerah melalui Tim Teknis, dengan melakukan konsultasi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, BPK dan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri di awal Tahun 2017.

Akan tetapi, kesimpulannya tetap saja, bahwa kebijakan pemberian Bansos Penyelesaian Studi tidak sejalan dengan regulasi yang ada, terkhusus UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam hal ini terkait kewenangan ada urusan Pendidikan, di mana Pemerintah Daerah dalam UU tersebut hanya diberikan kewenangan hingga ke jenjang pendidikan menengah pertama (SMP).

Selain itu, tertulis juga dalam Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman pemberian hibah dan bansos yang bersumber dari APBD.

Konten Bersponsor

Mungkin Anda Suka

Mentan SYL Dorong Bantaeng Jadi Sumber Bibit Bawang Nasional

TMMD ke-108 Berakhir, Ini Pesan Bupati Bantaeng ke Warganya

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar