NETWORK
Terkini.id, Jakarta – Menurut temuan dari Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri, ditemukan adanya modus mark up anggaran alat pendidikan dan kesehatan di daerah untuk pembelian alat tidak tepat guna.
Mendagri dalam hal ini Tito Karnavian menyatakan bahwa pemda saat ini sudah diinstruksikan agar anggaran belanja untuk pendidikan sebesar 25 persen, sedangkan untuk sektor kesehatan sebesar 15 persen.
Berikut pernyataan Tito Karnavian selaku mendagri mengenai temuan mark up anggaran alat pendidikan dan kesehatan seperti dilansir dari cnnindonesia.com.
“Di lapangan betul dianggarkan ada 25 persen untuk pendidikan, kesehatan 15 persen, tapi ujungnya beli-beli peralatan-peralatan yang itu hanya untuk di mark up, enggak kepakai, adanya di dalam gudang,” kata Tito dalam Rapat Koordinasi dengan Penjabat Kepala Daerah di Kantor Kemendagri, Kamis 15 Juni 2022.
Tito tak merinci daerah mana saja yang kedapatan melakukan dugaan penggelembungan anggaran untuk proyek pengadaan alat-alat tersebut.
Tito mengakui bahwa perencanaan anggaran di sektor pendidikan dan kesehatan di tiap daerah sudah sesuai regulasi.
Yakni sekitar 25 persen di sektor pendidikan dan 15 persen di sektor kesehatan.
Meski demikian, perencanaan itu berbeda dari implementasi di lapangan.
Pasalnya, lanjut Tito, banyak peralatan yang telah dibeli justru tidak terpakai karena tak sesuai kebutuhan.
“Belum kompatibel atau cocok di daerah itu, jadi hanya dibeli. Ujungnya di proyek, di-mark up dan duitnya diambil,” kata dia.
Melihat persoalan itu, Tito mengingatkan para penjabat kepala daerah yang telah dilantik memperhatikan rencana anggaran pendidikan dan kesehatan di wilayahnya masing-masing.
Harapannya, penjabat kepala daerah mengatur dengan baik anggaran untuk berbagai kebutuhan yang tepat sasaran.
“Tapi ternyata tetap saja banyak kualitasnya kurang. Anak-anak muda nggak punya akses sekolah, stunting, kurang gizi karena 1000 hari pertumbuhan kurang bagus. Tolong di pelototin betul mata anggaran pendidikan,” kata dia.