Menyasar pelosok desa, demi hak pilih masyarakat

Road show Panwaslu dan PPK Kecamatan Binamu, untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam percermatan DPS/Syarief

Terkini id, Jeneponto – Penyelenggara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto semakin serius mewujudkan pemilihan yang berintegritas sehingga masyarakat yang sudah memenuhi syarat menjadi wajib pilih dapat memenuhi haknya  tanpa hambatan. Namun, tidak semua aturan yang baik itu bisa bertransformasi.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih secara serentak di 171 daerah yang akan mengikuti Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada serentak 2018. Kegiatan pemutakhiran data daftar pemilih ini digelar perdana dan serentak dengan sistem door to door, termasuk KPUD Kabupaten Jeneponto pada hari, Sabtu 20 Januari 2018.

“Yang disasar pertama dalam gerakan Coklit ini adalah publik figur seperti pejabat pemerintah, anggota dewan, tokoh masyarakat,” kata Ketua KPU Kabupaten Jeneponto Muh. Alwi.

Pemutakhiran data pemilih berlangsung dari tanggal 20 Januari hingga 18 Februari 2018 yang dilakukan oleh Sebanyak 1.093 Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP), yang tersebar di 113 Desa dan Kelurahan di 11 Kecamatan yang ada di daerah Jeneponto.

Setelah PPDP dan panitia pemungutan suara (PPS) melakukan penyusunan hasil coklit, PPS dan panitia pemilian kecamatan (PPK)  melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil coklit PPDP, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jeneponto  mengadakan rapat pleno terbuka  dengan menetapkan jumlah daftar pemilih sementara (DPS) untuk Pilkada Gubernur Sulsel dan Bupati pada hari, Jumat, 15 Maret 2018.

Menarik untuk Anda:

Rapat pleno yang berlangsung di Kantor KPU Jeneponto itu dihadiri seluruh komisioner KPU Jeneponto, Panwaslu Jeneponto, LO pasangan calon dan semua PPK di 11 kecamatan.

“Berdasarkan hasil rapat pleno, jumlah total Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebanyak 263.449 orang,” sebut Komisioner KPU Jeneponto Divisi Perencanaan dan Data, Syamsul Kamal.

Pada tanggal 24 Maret 2018 263.449 pemilih yang terdaftar di DPS yang terdiri dari, laki-laki berjumlah 127.607 orang dan perempuan, 135.842 orang diumumkan oleh PPS di 636 TPS yang tersebar di 11 kecamatan.

Namun setelah Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Jeneponto melakukan pencermatan DPS dengan melibatkan kordinator devisi pencegahan dan hubungan antar lembaga dan staf Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Jeneponto, Panwaslu menemukan ditemukan pemilih ganda sebanyak 2.909 orang.

“Sesuai hasil temuan dan penelusuran Panwas, ditemukan pemilih ganda sebanyak 2.909 orang. Jumlah tersebut tersebar di 11 kecamatan di Jeneponto,” jelas Ketua Panwaslu Jeneponto, Saiful.

Terkait dengan hal tersebut Ketua Panwaslu Jeneponto mengistruksikan kepada Panwaslu Kecamatan dan Kelurahan/Desa untuk berkoordinasi dengan PPK dan Jajarannya untuk melaksakan sosialisasi untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam melakukan pencermatan DPS yang telah diumumkan di Sekretariat PPS dan di masjid-masjid disetiap wilayah TPS.

Pada hari Jumat, 30 Maret 2018 Panwaslu Kecamatan beserta PPL berkalaborasi dengan PPK dan PPS melakukan road show ke 13 Desa dan Kelurahan di Kecamatan Binamu.

Dimana tahapan perbaikan DPS itu dimulai dari tanggal 3 hingga 4 April 2018, dan rekapitulasi DPS hasil perbaikan timgkat desa/kelurahan serta penyampaian DPS hasil perbaikan ke PPK tanggal 8 hingga 10 April 2018, yang selanjutnya akan ditetapkan oleh KPU Jeneponto menjadi daftar pemilih tetap pada tanggal 13 hingga 19 April 2019.

Untuk itu juru bicara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto nomor 3 Iksan Iskandar-Paris Yasir, meminta KPUD Jeneponto untuk secara aktif melakukan koordinasi dengan Disdukcapil, memperbaiki Sidalih, serta menyisir ulang seluruh identitas pemilih.

“Kita meminta  kepada KPU untuk memperoleh softcopy DPS yang nanti akan disahkan. Tujuannya agar kita dapat bersama-sama mengontrol satu persatu identitas pemilih itu. Kami juga meminta disediakan formulir tanggapan agar ketika masa perbaikan DPS kami bisa menyampaikan masukan,” kata Sudirman Sappar Jubir tim pemenangan  Paslon nomor 3.

Dia juga menegaskan, KPU harus bersungguh-sungguh mendata para pemilih yang tidak atau belum memiliki KTP Elektronik. Dengan Tujuan agar semua masyarakat Kabupaten Jeneponto yang sudah memenuhi syarat menjadi wajib pilih dapat menyalur hak pilihnya pada Pilkada Gubernur Sulsel dan Bupati Jeneponto.

“Kami meminta KPU aktif bekerjasama dengan Disdukcapil untuk menerbitkan Surat Keterangan bagi mereka yang tidak punya KTP Elektronik itu. Karena dampak dari mencoret pemilih dari DPT itu sungguh luar biasa. Hanya gara-gara tidak memiliki KTP Elektronik, pemilih dicoret. Terlebih kita semua berharap ada partisipasi yang meningkat,” kata Sudirman Sappara.

Anggota Panwaslu Jeneponto Hamka menegaskan, pihaknya menyiapkan strategi pengawasan khusus dalam tahapan penyusunan daftar pemilih ini. Termasuk memberikan masukan secara aktif kepada KPU dalam menangani pemilih yang tidak atau belum memiliki KTP Elektronik.

“Kami akan melakukan pengawasan ketat terhadap tahapan penyusunan daftar pemilih, agar masyarakat tidak kehilangan hak pilihnya,” tegas Hamka.

Konten Bersponsor

Mungkin Anda Suka

Tancap Gas, Gerindra Perkenalkan Fatmawati Rusdi Dari Rumah ke Rumah

Ketua PKS Makassar Tegaskan Tetap Bersama Dilan

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar