NETWORK
Terkini.id, Jakarta – Pengamat politik, Satyo Purwanto meminta Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mundur jabatan Koordinator PPKM Darurat lantaran menurutnya sudah banyak rakyat yang berjatuhan akibat kebijakan pemerintah tersebut.
Pasalnya, kata Satyo, selama sepekan lebih program PPKM Darurat berjalan di bawah komando Luhut Binsar kasus Covid-19 tak juga berkurang malah semakin mengganas.
Maka dari itu, ia menilai sebaiknya Luhut mengundurkan diri dari jabatannya sebagai koordinator kebijakan pemerintah tersebut.
“LBP mestinya tau diri dan mundur dari komandan pandemi, jangan malah sibuk ancam mengancam rakyat sambil mengklaim pekerjaan yang nyatanya tidak sanggup dia lakukan,” ujar Satyo, Jumat 16 Juli 2021 seperti dikutip dari Rmol.id.
Menurut Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia’s Democatic Policy ini, pandemi Covid-19 merupakan persoalan nyawa rakyat sehingga harus ditangani secara serius.
- Luhut Sebut Haris Azhar Minta Saham, Haris: Saya Bertindak sebagai Kuasa Hukum Masyarakat Adat Papua
- Luhut Sarankan KPK Jangan OTT Terus, Susi Pudjiastuti Pasang Emoticon Kasihan
- Luhut Pandjaitan Tak Minat jadi Cawapres Anies Baswedan
- Luhut Sarankan Warga Tanam Cabai di Rumah Hadapi Resesi
- Luhut Sebut Non-Jawa Jangan Mimpi Jadi Presiden, Dugaan Habib Umar: Puan Hendak Dijegal
Namun, menurut Satyo, pada kenyataannya angka kasus positif Covid-19 sudah mencapai 50 ribu lebih dalam sehari.
Lantaran hal itu, Satyo pun menilai kebijakan PPKM Darurat tersebut hanya membuat rakyat setiap hari berjatuhan.
“Pak, rakyat yang jadi korban berjatuhan setiap hari akibat kebijakan teledor pemerintah, Pak,” tegasnya.
Mengutip Hops.id, Satyo juga menilai Luhut Binsar telah gagal memprediksi lonjakan kasus Covid-19 yang menurutnya sudahmemasuki gelombang kedua. Padahal, para ahli pandemi sudah sering mengingatkan pemerintah mengenai hal tersebut.
Oleh karenanya, ia berkesimpulan kendati telah didukung anggaran besar bahkan mencapai ribuan triliun rupiah namun nyatanya pemerintah tak mampu mengendalikan pandemi di Indonesia dengan baik.
“Bahkan penggunaan anggaran tersebut diberikan ‘imunitas’ melalui Perppu 1/2020 tentang Kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan akhirnya menjadi UU 2/2020,” jelasnya.
Satyo juga menilai, sikap Luhut Binsar yang bersikeras dan membantah kritikan masyarakat dengan mengklaim pandemi terkendali tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Sebab, hingga saat ini, Indonesia menurutnya masih jauh dari kata terkendali.
“Kenyataannya Indonesia mengalami lonjakan luar biasa hanya dalam hitungan hari dan masih jauh dari terkendali. Jokowi harus segera mengganti LBP dengan orang yang mampu menggerakkan dan menghimpun energi positif agar pandemi bisa segera terkendali,” ujarnya.