Masuk

Moeldoko Peringatkan KAMI Jangan Ganggu Stabilitas Politik, Yani: Buktikan Dong

Komentar

Terkini.id, Jakarta – Ketua Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Ahmad Yani merespons soal pernyataan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang memperingatkan KAMI agar tak mengganggu stabilitas politik di Tanah Air.

Yani pun meminta Moeldoko untuk menunjukan bagian mana dari gerakan KAMI yang dinilai mengganggu stabilitas politik di Indonesia.

“Kalau memang ada, yang mana yang dikategorikan langkah dan perbuatan KAMI mau mengganggu stabilitas politik. Yang mana? Dia harus tunjukan dan buktikan dong yang mana jangan membuat pernyataan umum,” ujar Yani, Kamis, 1 Oktober 2020 seperti dikutip dari merdekacom.

Baca Juga: KUHP Baru Resmi Diundangkan Oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno

Ia pun mengaku tak mengerti yang mana dari gerakan KAMI yang dianggap Moeldoko mengganggu stabilitas politik. Apakah itu dari maklumat atau pandangan KAMI selama ini.

“Seharusnya jelasin saja yang mana, yang mana antara maklumat KAMI atau tuntutan yang dianggap mengganggu stabilitas, kalau semua pandangan harus sepihak itu namanya pemerintah otoritarian, diktator itu,” ujarnya.

Oleh karenanya, Yani menyarankan agar Moeldoko belajar lagi terkait konstitusi negara. Pasalnya, KAMI menurutnya bergerak berdasarkan partisipasi masyarakat yang dijamin undang-undang dasar.

Baca Juga: Begini Komentar Moeldoko Terkait Kekejian TPNPB-OPM Bunuh Warga Tak Berdosa

Yani pun menegaskan bahwa KAMI bukanlah gerakan politik, melainkan gerakan moral.

“Pak Moeldoko harus belajar lagi membaca yang baik konstitusi kita seperti itu dalam undang-undang yang ada,” tuturnya.

Sebelumya, Moeldoko menanggapi terkait hadirnya gerakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Ia pun tak mempersalahkan dengan kehadiran gerakan tersebut.

Namun, kata Moeldoko, pihaknya mengingatkan agar KAMI tidak menganggu stabilitas politik Indonesia.

Baca Juga: Moeldoko Komentari Soal Kasus Lukas Enembe: Apa Perlu Kerahkan TNI?

“Tapi jangan coba-coba mengganggu stabilitas politik. Kalau bentuknya sudah mengganggu stabilitas politik, semua ada risikonya. Negara punya kalkulasi dalam menempatkan demokrasi dan stabilitas,” ujar Moeldoko lewat keterangan tertulisnya, Kamis, 1 Oktober 2020.

Menurutnya, KAMI berisi sekumpulan orang yang memiliki kepentingan. Moeldoko mengakui bahwa pembentukan sebuah gerakan tidak dilarang sebab Indonesia merupakan negara demokrasi.

“Silakan saja, tidak ada yang melarang. Kalau gagasannya bagus, kita ambil. Tetapi kalau arahnya memaksakan kepentingan, akan ada perhitungannya,” ujarnya.

Ia pun menilai bahwa pembentukan gerakan KAMI tak perlu ditanggapi berlebihan.

Kendati demikian, Moeldoko menekankan bahwa negara memiliki kalkulasi apabila gerakan itu menganggu stabilitas politik.

“Kalkulasinya sekarang sih, masih biasa saja. Tidak ada yang perlu direspon berlebihan. Tetapi manakala itu sudah bersinggungan dengan stabilitas dan mulai mengganggu, saya ingatkan kembali. Negara punya kalkulasi. Untuk itu ada hitung-hitungannya,” ujar Moeldoko.