Mudik: Pulang Ke Kampung Halaman dan Kembali Kepada Pikiran

Ilustrasi Mudik. (sumber: WiliamWattPhotography)

“KOTA-kota besar di Indonesia (termasuk Makassar) dibangun oleh para ‘Pendatang’,” kata Susan Blackburn dalam tulisannya.

Tradisi mudik adalah fenomena unik di Indonesia. Pasalnya, peristiwa itu terekam setahun sekali. Dia akan tiba dengan sendirinya saat mendekati hari raya keagamaan umat islam.

Dengan mudah kita menyaksikan jutaan orang bergerak dari kota menuju kampung dengan segala konsekuensi kemacetan yang ditimbulkannya.

Mudik sangat identik dengan kerinduan akan identitas kepada kampung halaman beserta isinya. Mereka yang sebelumnya meninggalkan struktur sosial kampung menuju kota-kota besar akan kembali mengunjungi identitas asalnya.

Di sisi lain, wajah perkotaan pada hari setelah itu, tak lagi memperlihatkan mimik pongah yang mempertontonkan kekerasan.

Menarik untuk Anda:

Jalanan yang biasanya menjadi pusat permasalahan, pasca-mudik akan menjadi sepi dari deru percakapan dan bising kendaraan.

Pertanyaanya, apa yang akan terjadi terhadap siklus perkotaan bila jutaan orang yang pulang ke kampung halamannya memutuskan tak kembali?

Bagaimana bila para pendatang memutuskan membangun kampung halamannya dengan seluruh kemampuan dan pengalamanya dari kota?

Bukankah penelitian Susan mengatakan, kota besar di bangun para pendatang?

Menjawab pertanyaan di atas tentu membutuhkan jeda. Barangkali membutuhkan waktu untuk membayangkan situasinya. Tapi apakah itu mungkin terjadi?

***

Kembali ke Susan Blackburn. Setelah merampungkan penelitianya, ia kemudian mengabadikannya dalam bentuk buku. Salah satu yang menarik minatnya adalah persoalan perkotaan. Bukunya yang paripurna adalah ‘Jakarta, Sejarah 400 Tahun.

Karyanya yang muncul pada tahun 1987 mendapat respons dari penguasa orde baru kala itu. Dengan segenap kekuatannya, negara mencekal lahirnya pikiran tersebut terbit. Tentu saja, seperti jawaban umumnya, negara mengatakan pikiran tersebut mengancam stabilitas negara.

Memang, Susan dengan enteng memaparkan bahwa kota Jakarta (termasuk Makassar) dibangun hanya untuk memenuhi impian para penguasa.

Karya-karya yang jujur sering kali tak mendapat tempat untuk tumbuh beriringan dengan diskursus kekuasaan. Itu selalu terjadi pada sebuah negara yang takut dengan perbedaan pikiran, apalagi kritik.

Nasib serupa juga terjadi pada Sastrawan besar Indonesia, Pramudya Ananta Toer harus berkelahi dengan kepongahan kekuasaan. Ia mendekam di penjara bernama Pulau Buru tanpa melalui proses hukum sama sekali.

Namun Pram tak gentar, melalui pengasingan tersebut, ia terus menyuarakan pikirannya dan melahirkan karya monumentalnya.

Sialnya, karyanya yang lahir dari pengasingan, ‘Tetralogi Pulau Buru’ tak mendapat tempat di negara asalnya. Paradoksnya, buku itu menjadi tenar dan berhasil menyihir ratusan pembaca di luar negeri. Sekilas, menjadi perbincangan dan menarik kalangan dari berbagai belahan dunia.

Beberapa negara maju, misalnya, Australia, Amerika hingga Filipina menjadikan sebagai bacaan wajib di sekolah. Mereka sering kali menyebut membaca Indonesia dan ironinya melalui Pramudya Ananta Toer.

“Hanya satu negara besar yang tak mengajarkan karya Pramoedya ke Siswanya: Indonesia,” kata Max Lane, seorang Indonesianis asal Australia yang kali pertama menerjemahkan Tetralogi Pulau Buru Pramoedya Ananta Toer ke dalam bahasa Inggris.

Pembacaan Max Lane dalam menerjemahkan buku Pram membutuhkan waktu selama 6 tahun. Ia, dengan pengamatan yang dalam, membilangkan Indonesia belum hadir sebelum Pram menuliskan sejarah Indonesia dalam karyanya.

Lalu, mengapa hingga saat ini, Buku Pram belum diajarkan di sekolah? Bukankah kita bercita-cita menjadi negara maju?

***

Berkaca pada peristiwa di atas, defenisi mudik seharusnya tak berhenti pada pulang ke kampung halaman saja, lebih dari itu, mudik juga mestinya terbaca sebagai pulang kepada pikiran.

Dengan begitu, wajah perkotaan dan kampung tak lagi mengalami kesenjangan sosial dan ekonomi sebagai sebagai sebuah rumah.

Bukankah rumah bernama Indonesia berdiri karena pikiran yang sama? Kemerdekaan untuk seluruh rakyat Indonesia.

Lalu, mengapa kita gemar menghukum perbedaan. Bukankah bulan Ramadhan adalah sebaik-baik untuk saling memaafkan.

Konten Bersponsor

Mungkin Anda Suka

New Normal itu Bukan “Old Normal”

Menikah di Era New Normal

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar