Masuk

Mustofa Disebut Framing Pencopotan Plang Muhammadiyah, Chusnul: Akibat Lemahnya Polri, Provokator dan Penyebar Hoax Makin Jadi

Komentar

Terkini.id, Jakarta – Pegiat media sosial, Chusnul Chotimah menanggapi soal politisi Partai Ummat, Mustofa Nahrawardaya yang dinilai mem-framing pencopotan plang Muhammadiyah seolah ada pelanggaran hukum.

Ia menyindir bahwa ini adalah akibat dari lemahnya Polri yang membiarkan provokator dan penyebar hoax seperti Mustofa Nahra sehingga semakin menjadi-jadi.

“Ini akibat dari lemahnya @DivHumas_Polri, provokator dan penyebar hoax @TofaTofa_id makin jadi aja,” kata Chusnul Chotimah melalui akun Twitter pribadinya pada Senin, 28 Februari 2022.

Baca Juga: Viral! Warga Cabut Logo Gereja di Tenda Bantuan Gempa, Chusnul Chotimah: Sebenarnya Islamophobia atau Kristenophobia?

Sebagaimana diketahui, sebelumnya beredar sebuah video pencopotan plang Muhammadiyah yang disebut-sebut dilakukan secara paksa.

Mustofa Nahra pun cukup aktif mengomentari soal penurunan plang ini dan mengatakan akan diambil langkah hukum.

“Muhammadiyah Banyuwangi, insya Allah akan menempuh jalur hukum atas perilaku ini. Mohon doanya. Kejadian 25 Februari 2022,” ucap kader Muhammadiyah, Mustofa Nahrawardaya

Baca Juga: Surya Paloh Dukung Anies Sebagai Capres 2024, Chusnul Chotimah: Pantas Dikatain Kadrun, Pemikiran Sempit!

Menanggapi itu, pendiri Komunitas Pegon, Ayung Notonegoro menjelaskan soal duduk perkara pencopotan plang di Banyuwangi ini.

Sekedar catatan, Komunitas Pegon yang didirikan Ayung Notonegoro merupakan komunitas yang bergerak dalam meneliti, mendokumentasi dan mempublikasikan khazanah sejarah pesantren dan NU, terutama di Banyuwangi.

Dalam penjelasannya, Ayung Notonegoro pun mengkritik Mustofa Nahra yang ia nilai langsung membuat narasi bahwa telah terjadi pelanggaran hukum dalam penurunan plang tersebut.

“Sebagaimana cuitan dari Mustofa N yang ramai, peristiwa itu benar adanya. Namun, konteks yang sebenarnya tak dicantumkan. Tetiba langsung saja memframing telah terjadi pelanggaran hukum,” kata Ayung Notonegoro melalui akun Twitter pribadinya pada Senin, 28 Februari 2022.

Baca Juga: Gembong Warsono Sebut Anies adalah Gubernur 0 persen, Chusnul Chotimah: Yang Setuju Retwet

Sebelum menuju ke inti persoalan, Ayung Notonegoro menjelaskan bahwa masjid yang dipasangi plang Muhammadiyah tersebut bernama Al-Hidayah yang terletak di Desa Tampo, Kec. Cluring, Banyuwangi.

Menurutnya, penduduk di daerah tersebut mayoritas adalah Nahdliyin dan sebagiannya lagi adalah Muhammadiyah.

“Masjid Al-Hidayah tsb, adalah wakaf dari Kiai Bahri (w. 1992). Sedangkan Nadzirnya adalah Pak Jamil yang kebetulan adalah Pengurus Ranting Muhammadiyah Tampo,” ungkapnya.

Menurutnya, akte Ikrar Wakaf dari Masjid Al-Hidayah tersebut diperuntukkan penggunaannya untuk masjid.

Begitupula, lanjutnya, Akte Pengganti Akte Ikrar Wakaf (APAIW) yang dikemudian hari diurus oleh Jamil juga diperuntukkan masjid, tanpa menyebut diserahkan ke organisasi masyarakat tertentu.

“Namun, dalam perkembangannya, masjid tersebut oleh Pak Jamil diserahkan ke Muhammadiyah dengan dasar APAIW di atas. Sampai akhirnya, oleh Muhammadiyah dijadikan sebagai pusat dakwah dengan mencantumkan papan nama Muhammadiyah dan Aisyiyah,” jelasnya.

Menurut Ayung, hal ini kemudian mendapat protes dari warga sekitar sebab masjid yang awalnya milik bersama, tiba-tiba berubah kepemilikannya.

“Protes ini juga dilakukan oleh ahli waris wakif (pewakaf) a.n. Mastur Hamdani,” ungkapnya.

Ayung mengatakan bahwa sejolak ini sempat dimediasi di Kantor Desa Tampo pada 10 Februari 2022, yang dihadiri oleh warga sekitar masjid.

Dalam pertemuan tersebut, lanjutnya, disepakati untuk menurunkan papan nama yang terlanjur dipasang.

“Akan tetapi, kesepakatan itu tak kunjung dilaksanakan. Papan nama masih terpasang,” katanya.

Sampai akhirnya, lanjut Ayung, dilakukan pertemuan kembali di Kantor Kecamatan Cluring pada 24 Februari 2022 dengan dihadiri sejumlah pihak.

“Dalam pertemuan tsb, pihak KUA Kec. Cluring menilai APAIW yang dibuat Pak Jamil dan kemudian dijadikan dasar sebagai penyerahan aset wakaf Muhammadiyah itu, cacat secara prosedur hukum. Dikarenakan pada saat APAIW itu dibuat, Kiai Bahri masih hidup,” ungkapnya.

Karena Kiai Bahri masih hidup, kata Ayung, maka seharusnya beliaulah yang diperkenankan, bukan Jamil yang sebagaimana tertulis di APAIW bertindak selaku wakif dan nadzir.

“Dengan keterangan dari KUA itu, kesepakatan yg awalnya telah ada, semakin dikukuhkan. Masjid Al-Hidayah milik umat muslim, tanpa ada embel-embel ormas tertentu,” katanya dengan melampirkan bukti berupa berita acara.

Ayung melanjutkan bahwa dalam pertemuan di Kantor Kecamatan Cluring itu, dimufakati juga soal batas akhir pencopotan papan nama akan dilakukan pada 25 Februari 2022.

“Namun, karena tak kunjung diturunkan, akhirnya pihak Forpimka pada keesokan harinya, mendatangi masjid tersebut,” katanya.

Menurut Ayung, pertemuan yang berlangsung sore hari di masjid tersebut, dihadiri oleh sejumlah pihak, termasuk dari pihak Muhammadiyah.

Ia mengatakan bahwa pertemuan tersebut berjalan lancar dan pencopotan papan nama itu pun berlangsung dengan lancar pula.

“Sampai twet ini saya lakukan, di lapangan tidak terjadi gejolak apapun. Kecuali ada beberapa buzzer yang nun jauh di sana, coba menggorengnya,” tandas Ayung Notonegoro.