Mutasi Kadisdukcapil, Bupati Takalar Terancam Sanksi Pemberhentian Tetap

Bupati Takalar, Syamsari Kitta

Terkini.id, Takalar – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI memberi peringatan kepada Bupati Takalar, Syamsari Kitta lantaran melakukan mutasi terhadap Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Tidak main-main, mutasi yang dilakukan Bupati Takalar dinilai adalah pelanggaran administrasi berat dengan sanksi pemberhentian tetap.

“Sanksi pemberhentian tetap karena bertentangan dengan pasal 17, pasal 70, pasal 80 ayat (3) dan pasal 81 ayat (3) Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan,” tulis surat dari Kementerian Dalam Negeri yang ditandatangani Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil, Prof Zudan Arif Fakrulloh kepada Bupati Takalar.

Orang nomor satu Pemkab Takalar tersebut diduga melakukan pelanggaran berat terhadap administrasi pemerintahan dengan mendemosi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (dukcapil) Kabupaten Takalar, Farida lalu mengangkat kembali Abdul Wahab Muji tanpa ada persetujuan dari Kemendagri.

Surat yang memberi peringatan dari Kemendagri tersebut bernomor 820/8444/Dukcapil tertanggal 29 Oktober 2019.

Menarik untuk Anda:

Dalam salinan surat Kemendagri yang beredar Senin (04/11/2019) menegaskan usulan Bupati Takalar terhadap demosi Farida dinyatakan tidak diterima Mendagri yang tercatat diberhentikan sebagai Kadis Dukcapil Takalar pada Jumat 18 Oktober 2019 lalu dan posisinya diturunkan menjadi Sekretaris Dinas Kesehatan Takalar.

Pemberhentian pejabat yang menangani urusan adminduk tingkat kabupaten adalah sebuah pelanggaran. Hal itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2015.

Bupati Takalar Syamsari Kitta disebutkan melanggar Pasal 17, Pasal 70, Pasal 80 ayat (3) dan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Pada point selanjutnya, Bupati Takalar Syamsari Kitta diberi kesempatan untuk membatalkan pelantikan pejabat Dinas Dukcapil Takalar, dalam hal ini Abdul Wahab Muji.

Selanjutnya meminta untuk segera mengembalikan posisi Farida semula sebagai kepala dinas paling lambat 10 hari sejak surat tersebut diterima Pemkab Takalar.

Jika tidak mematuhi surat edaran yang di keluarkan kemendagri, maka Syamsari Kitta terancam diberhentikan tetap sebagai Bupati Takalar.

Konten Bersponsor

Mungkin Anda Suka

CDK Mamminasata Tanam 38 Ribu Pohon Mangrove Peringati Hari Lingkungan Hidup

Pasca Ledakan di Takalar, Penjinak Bom Brimob Lakukan Sterilisasi

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar