Opini: Benarkah Sistem Khilafah Tidak ada dalam Ajaran Islam?

Terkini.id, Makassar – Pada Selasa Tanggal 29 Oktober 2019 di Acara TV yaitu Indonesia Lawyers Club Kabinet Indonesia Maju dengan Tema “Tertawa dan Menangis”.

Dalam perdebatan tersebut Menko Polhukam Mahfud Md menegaskan Soal kafir dan sistem Khilafah. Dalam penjelasannya beliau mengatakan yang dimaksud kata kafir adalah orang-orang yang gampang mengkafirkan orang lain karna berbeda pendapat itulah yang harus di deRadikalisasi.

Selanjutnya beliau menjelaskan panjang lebar tentang sistem khilafah dalam Islam. Menurutnya baik kata khalifah dan kata khilafah dalam Islam benar adanya karena terdapat beberapa dalil al-qur’an tentang itu. Akan tetapi, sistem pemerintahan atau sistem khilafah tidak ada dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, sistem yang dipakai di Indonesia saat ini merupakan sistem yang sesuai dengan syariah Islam.

Bukan hanya itu beliau juga mengatakan bahwa sistem itu bebas sehingga kita bebas dalam membuat hukum sesuai dengan perubahan waktu, zaman, tempat dan budaya.

Dari fakta di atas tentu tidak bisa kita terima secara mentah-mentah tetapi perlu analisis mendalam untuk memahami dan menelaah apakah memang benar bahwa sistem khilafah dalam Islam itu tidak ada?.

Di dalam al-qur’an memang tidak terdapat dalil yang mengatakan bahwa “Sistem pemerintahan atau sistem khilafah wajib untuk diterapkan”.

Sama seperti haram pacaran, tidak ada dalil yang mengharamkan pacaran di dalam al-qur’an tetapi ada dalil yang mengarah bahwa haram berzina yaitu dalam Qs. Al-Isra’ ayat 32 dan pacaran merupakan jalan menuju zina karena itulah diharamkan.

Sama halnya seperti sistem khilafah. Banyak dalil-dalil yang mengharuskan untuk menerapkan hukum-hukum Allah secara kaffah (menyeluruh) dan itu tidak mungkin terterapkan jika tidak melalui penegakan sistem khilafah.

Contohnya dalam QS. Al-Baqarah ayat 208 yang artinya “wahai orang-orang yang beriman masuklah engkau kedalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan karna sungguh ia musuh bagimu”.

Dan dalam QS. An-Nisa ayat 59 yang artinya “Taatilah Allah dan Rasulnya dan ulil amri diantara kalian, jika kalian berselisih tentang satu perkara maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian”.

Dan masih banyak lagi dalil-dalil dan hadits shohih yang menjelaskan tentang sistem khilafah.

Selain daripada itu Ulama dari ke empat imam madzhab mewajibkan Khilafah. Pada dasarnya, para ulama empat mazhab tidak pernah berselisih pendapat mengenai kewajiban mengangkat seorang imam/khalifah yang bertugas mengatur urusan umat.

Imam al-Qurthubi, seorang ulama besar dari mazhab maliki, ketika menjelaskan tafsir QS.Al-Baqarah ayat 30 mengatakan “Ayat ini merupakan dalil paling asal mengenai kewajiban mengangkat seorang khalifah yang wajib didengar dan ditaati, yang menyatukan pedapat dan melaksanakan hukum-hukum Allah”.

Al’Allamah Abu Zakaria an-Nawawi dari kalangan mazhab syafi’i mengatakan “para imam mazhab telah bersepakat bahwa kaum muslim wajib mengangkat seorang khalifah”. Selain itu ulama lain dari mazhab syafi’i imam al-Mawardi mengatakan ‘Menegakkan khilafah di tengah-tengah umat merupakan kewajiban yang didasarkan pada ijmak sahabat’.

Imam ‘Alauddin al-kasani, ulama besar dari mazhab hanafi pun mengatakan “sesungguhnya mengangkat khalifah adalah fardhu”. Imam Umar bin Ali bin Adil al-Hanbali, ulama besar dari mazhab hanbali mengatakan “mengangkat seorang khalifah (imam) adalah kewajiban” sesuai dengan QS. Al-Baqarah ayat 30.

Begitu juga dengan Imam Ahmad bin Hanbal dalam sebuah riwayat yang dituturkan oleh Muhammad bin A’uf bin sufyan al-Hamashi, mengatakan “Fitnah akan muncul jika tidak ada khalifah yang mengatur urusan manusia”.(Abu Ya’la al-Farra’I al-Ahkam as-Suthaniyah, hlm.19).

Dengan demikian upaya menegakkan khilafah Islamiyah adalah kewajiban dan memilih seorang khalifah adalah keharusan, sebagaimana pada saat Rasulullah wafat para sahabat pada saat itu menyibbukkan diri untuk mencari siapa yang berhak menjadi khalifah pengganti Rasulullah hingga terpilihlah Abu Bakar sebagai khalifah pertama pengganti Rasulullah.

Inilah juga yang dinamakan Ijma yang merupakan salah satu sumber hukum dalam Islam selain dari kitabullah, as sunnah, dan qiyas.

Berdasarkan hal tersebut, dapat ditegaskan kembali bahwa menegakkan ‘Khilafah Islamiyah’ adalah wajib. Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan QS. An-Nur ayat 55 menyatakan “inilah janji Allah kepada Rassulullah, bahwa Allah SWT akan menjadikan umat Muhammad SAW sebagai Khulafa’ Al-ardh yakni pemimpin dan pelindung manusia. Dengan merekalah (para khalifah) akan terjadi perbaikan negeri dan seluruh hamba Allah akan tunduk kepada mereka”.

Dipertegas lagi dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa ada lima fase yaitu fase pertama zaman kenabian, fase kedua zaman khilafah sesuai manhaj kenabian, fase ketiga penguasa-penguasa yang mengigit, fase keempat penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak, dan fase kelima yaitu akan datang zaman kekhilafahan yang sesuai dengan manhaj kenabian.

Jadi, sistem khilafah adalah bagian dalam ajaran Islam dan memperjuangkan kembali penegakannya khilafah adalah sebuah kewajiban sekaligus kebutuhan. Karena hanya dengan khilafah, maka hukum-hukum Allah Swt. dapat diterapkan secara kaffah (menyeluruh).

Dengan kita berjuang atau tidak, khilafah akan tetap tegak atas izin Allah. Karena tegaknya khilafah adalah janji Allah dan bisyarah Rasulullah.
Sekarang pilihannya adalah, kita ada pada posisi pejuang atau penentang ajaran langit? Semoga saja, kita semua sama-sama memilih untuk menjadi salah satu dari pejuang ide langit ini.
“Islam itu tinggi dan tidak ada yang mengalahkan ketinggiannya”. (HR. Ad Daruquthni)…(irp).

 

*

Citizen : Fatimah Azzahra Ayu (Aktivis Back to Muslim Identity)*

Berita Terkait