Opini: Revisi Undang-Undang KPK Sebagai Babak Baru Perjuangan Para Pegiat Anti Korupsi

Di Sebelah Kanan Andi Azwar Marzuki, S.H. (Advokat dan Pemerhati Hukum) Bersama Hasanuddin Nasution, S.H., M.H. (Sekjen PERADI Suara Advokat Indonesia) di sebelah Kiri.

Terkini.id, Makassar – Isu revisi undang-undang KPK, akhir-akhir ini memancing perhatian banyak pihak, tidak hanya dari kalangan akademisi, mahasiswa, LSM anti korupsi, praktisi hukum, dan berbagai lapisan masyarakat angkat suara terkait isu ini. Tidak habis-habisnya gelombang demonstarsi yang dilakukan mahasiswa dan para pegiat anti korupsi guna menentang upaya revisi undang-undang KPK. Seakan-akan demonstrasi ini mencerminkan begitu besar harapan rakyat kepada KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi. Upaya revisi dianggap sebagai salah satu bentuk upayah pelemahan lembaga anti rausa dengan membatasi beberapa kewenangan-kewenangan KPK dalam menangani perkara tindak pidana korupsi di Indonesia, kewenangan-kewenangan tersebut diberikan kepada KPK melalui Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai legal standing KPK dalam melakukan tugas dan fungsinya.

Sebelum kita membahas lebih dalam terhadap revisi undang-undang KPK, alangkah baiknya kita mengetahui sejarah lahirnya KPK. KPK lahir tepat pada masa kepemimpinan Presiden Megawati Soekarno Putri di tahun 2002, tetapi semangat pemikiran pemberantasan korupsi telah ada dari masa Presiden Baharuddin Jusuf Habibie. Lembaga ini di bentuk berdasarkan situasi yang sangat urgent terhadap kinerja institusi penegak hukum yang kurang efektif dan efisien dalam menangani kasus tindak pidana korupsi, sehingga di nilai tidak mampu untuk menangkap koruptor kelas kakap sebagaimana di jelaskan pada konsideran menimbang point (b) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002. Namun Jaksa dan Polri instansi yang cukup besar serta sulit untuk di bubarkan, sehingga di bentuklah lembaga Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)[1].

KPK merupakan lembaga negara yang di bentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang bersifat independent dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, dengan berpedoman kepada asas yaitu, kepastian hokum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. Seiring berjalannya fungsi KPK sudah begitu banyak prestasi yang dibuat oleh KPK dengan menangkap beberapa Kepala Daerah, Anggoata DPR, DPD, DPRD, Mentri, BI, Pimpinan Partai Politik, dan lain-lain. Prestasi KPK dalam menangani tindak pidana korupsi sekaligus merupakan tamparan keras kepada Bangsa kita bahwa meskipun KPK telah bekerja dengan baik tetapi tidak menurunkan niat para koruptor untuk berhenti, ada saja oknum-oknum pejabata Negara yang masih melakukan tindak pidana korupsi.

Begitu banyak upayah yang dilakukan untuk melemahkan lembaga ini salah satu contoh kasus cicak versus buaya yang cukup buming waktu itu, dan sekarang upaya revisi Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Korupsi di kategorikan sebagai extraordinery crime atau kejahatan luar biasa, apabilah telah di sahkannya revisi Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi bukan lagi di anggap sebagai extraordinery crime melainkan hanya kejahatan biasa saja (serious crime).

Selain dari status korupsi yang bukan lagi sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime), ada beberapa kewenangan KPK yang di batasi apabila telah di revisi, antara lain pada pasal 40 sebelum direvisi KPK tidak berwenang untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SP3), hal ini menyebabkan para penyidik, dan penuntut umum KPK harus berhati-hati dalam menangani perkara korupsi, apalagi dalam menyandangkan status tersangka kepada seseorang, mekanisme yang dapat di tempuh hanyalah proses Praperadilan apabila di temukan kesalahan dalam penerapan hokum acaranya sebagai mana di atur di dalam Undang-Undang No. 8 Tahuan 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Setelah di revisi pasal 40 memberikan kewenangan kepada KPK untuk mengeluarkan SP3 terhadap perkara tindak pidana korupsi yang sedang di tangani. Perlu diingat kembali bahwa penerbitan SP3 ini tidak boleh secara sewenang-wenang harus ada alasan hokum yang tepat seperti, perkara tersebut bukanlah suatu tindak pidana korupsi, perkara tersebut tidak cukup bukti, dan lain-lain. Penerbitan SP3 ini sangat efisien apa bila penerapannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlakutanpa adanya intervensi politik yang bertujuan untuk mengaburkan penegakan hokum, serta integritas para penyidik dan penuntut umum sangat dibutuhkan apabila pasal ini jadi direvisi. Pemberian kewenangan SP3 ini biasa dilakukan pada penanganan perkara pidana biasa (serious crime) bukan pada rana tindak pidana korupsi (extraordinary crime) kejahatan luar biasa yang menuntut kehati-hatian dalam penanganannya.

Pada pasal 3 sebelum direvisi menyatakan KPK adalah lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independent dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Kekuasaan yang dimaksud disini iyalah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hal ini sangat membantu KPK dalam menangani perkara Tindak Pidana Korupsi tanpa pandang bulu dan bebas intervensi dari mana pun, serta pertanggungjawaban penanganan perkara bias dapat disaksikan langsung oleh rakyat seperti yang kita lihat selama ini. Setelah di revisi KPK berada di bawah kekuasaan eksekutif sma halnya dengan kepolisian, kejaksaan, kementrian hukum dan ham. KPK tidak dapat independent lagi segala bentuk pertanggungjawaban langsung kepada Presiden dan rentan akan intervensi.

Pasal 37 terkait izin penyadapan dan penyitaan sebelum direvisi, KPK tidak perlu melakukan izin untuk melakukan penyadapan, dan penyitaan barang bukti, hal ini menjadi senjata andalan dalam penangan perkara korupsi, hal ini dibuktikan dengan 123 Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK dari 400 kasus yang menempatkan penyadapan sebagai senjata utama. Masih segar di ingatan kasus hambalang yang menyorot perhatian terlibatnya AS yang dimana AS berkomunikasi dengan tersangka lain melalui Hand Phone dengan mempergunakan istilah apel Washington (mata uang dolar) atau apel Malang (mata uang rupiah). Ada beberapan lembaga Negara yang di perbolehkan melakukan penyadapan antara lain, kepolisian, kejaksaan, KPK, dan seluruh intelejen Negara. Setelah direvisi KPK wajib melakukan izin terlebih dahulu sebelum melakukan penyadapan dan penyitaan, izin tersebut di keluarkan oleh dewan pengawas internal KPK yang juga akan dibentuk seiiring dengan revisi undang-undang ini.

Begitu banyak pasal yang akan direvisi dan dinilai sebagai upayah pelemahan KPK dalam menangani perkara tindak pidana korupsi, Kepala Staff Kepresidenan Moeldoko menjelaskan “Lembaga KPK bisa menghambat upaya investasi”,[2] Pernyataan ini menimbulkan kegaduhan di public, sehingga muncullah pertanyaan investasi seperti apa yang mengharuskan kewenangan KPK di pangkas sedemikian rupa melalui upaya revisi. Apakah para investor ini berpetensi untuk menjadi tersangka tindak pidana korupsi apabila undang-undang tentang KPK ini tidak di revisi, sehingga para investor enggan melakukan investasi modal di Indonesia, perlu difahami kembali semangat lahirnya KPK untuk menyelamatkan keuangan Negara yang diamana pada saat itu lembaga penegak hukum yang lain tidak bekerja dengan efektif dan efisien, sehingga keuangan Negara dapat di gerogoti tikus-tikus koruptor pemekan uang rakyat.

Upaya revisi ini masih belum tepat dilakukan dengan melihat fakta-fakta bahwa masih banyak kasus-kasus tindak pidana korupsi yang terjadi, korupsi bukanlah kejahatan biasa (serious crime) yang dimana pelakunya seperti pencuri dan begal di pinggir jalan, tetapi penanganan kasus korupsi memerlukan cara khusus melihat para pelaku memiliki peluang melalui kekuasaan yang diberikan rakyat sebagai bentuk amanah tetapi di salah gunakan. Ada adagium yang sering kita dengar di dalam berdemokrasi vox populi vox dei yang artinya suara rakyat adalah suara Tuhan, rakyat telah menunjukkan penolakan terhadap upaya revisi undang-undang kpk, maka oleh sebab itu hentikanlah karena rakyat bersama dengan Tuhan.


[1] Eidi Krina Jason Sembiring, Mengingat Kembali Kelahiran KPK, dalam https://www.nasional.sindonews.com., diakses pada tanggal 24 September 2019.

[2] Ihsanuddin, Moeldoko : KPK Bisa Menghambat Investasi, dalam https://nasional.kompas.com, di akses pada tanggal 24 September 2019.

DAFTAR PUSTAKA

Eidi Krina Jason Sembiring, Mengingat Kembali Kelahiran KPK, dalam https://www.nasional.sindonews.com.

Ihsanuddin, Moeldoko : KPK Bisa Menghambat Investasi, dalam https://nasional.kompas.com.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Penulis Opini: Andi Azwar Marzuki, S.H. (Advokat dan Pemerhati Hukum)