Opini: Wattunnami Bicara Khilafah

Terkini.id, Makassar – Khilafah dan Radikalisme menjadi kata yang pas untuk menggambarkan berita yang hangat akhir-akhir ini. Mulai diperbincangkan dari aktivis, orang awam, hingga petinggi-petinggi negara. Ini membuktikan bahwa Khilafah dan Radikalisme merupakan kata yang saling berkaitan satu sama lain.

Khilafah merupakan kepemimpinan umum Islam yang didalamnya menerapkan hukum syara’ (Al-Qur’an dan As-Sunnah). Sedangkan Radikal berasal dari bahasa Latin “radix” Yang berarti “akar” Dengan kata lain memiliki makna yang luas yaitu mendasar ataupun mendalam. Artinya khilafah-radikalisme memiliki makna yang positif.

Tetapi fakta sekarang, kata Khilafah dan Radikalisme menjadi momok yang menakutkan untuk diperbincangkan dikhalayak umum. Karena, para pemimpin negara memframing bahwa Khilafah dan Radikalisme akan mengganggu eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“NKRI HARGA MATI, PANCASILA IDEOLOGI NEGARA INDONESIA, JAGAN SURIAHKAN INDONESIA” Inilah jargon-jargon yang mereka teriakkan. Seakan khilafah atau orang radikal akan menggangu kesatuan Negara.

Susunan kabinet yang dilantik oleh presiden Jokowi dengan terpilihnya Jendral (Purn) Fachrul Razi sebagai menteri agama yang notabenenya tidak memiliki satupun gelar dalam bidang keagamaan. Latar belakang pak Fachrul Razi adalah lulusan akademik militer pada tahun 1970. Tetapi, beliau terpilih sebagai menteri agama (selucu itukah negeri ini).

Menteri Agama Fachrul Razi menegaskan bahwa negara tidak mentoleransi keberadaan Khilafah. “Kalau Khilafah, kita tidak ada pilihan. Tidak ada Khilafah di Indonesia” Ujar Menag di Jakarta pada media Bisnis.com. (31/10/2019) sebagaimana dilansir laman resmi Kemenag.

Selanjutnya “Saat ini diperlukan kesamaan sikap untuk penangkalan Radikalisme. Seperti telah disampaikan Presiden, masalah Radikalisme adalah prioritas bagi kita semua. Bukan hanya jadi prioritas Kementerian Agama, tapi seluruh kementerian dan lembaga yang ada. Maka kita mesti punya kesamaan sikap untuk ini” Kata Menag.

Pertanyaan yang kemudian muncul dari pernyataan di atas, bahwa masalah radikalisme prioritas semua menteri. Apakah menteri sekarang sudah beralih fungsi, mengurus radikal? Apakah radikalisme lebih penting dari sebatas mengurusi problematika bangsa ini dari berbagai lini?.

Kata Menag Fachrul Razi mengenai ASN dan PNS pendukung Khilafah “bagi ASN dan PNS yang masih mendukung Khilafah untuk keluar dari Indonesia saja”. Dikutip dari TribunNews.com (31/10/2019)

Kata kebanyakan orang “Kalau Bapak suruh pejuang Khilafah untuk keluar dari Indonesia yang jelas-jelas perintah Allah, kenapa Bapak tidak pergi saja ke tempat yang bukan ciptaan Allah?”.

Astagfirullah, mendengar perkataan Pak Fachrul Razi membuat penulis ingin ber-istigfar terus-menerus. Mengapa? Karena Khilafah merupakan salah satu ajaran Islam dan hukum mendakwahkan Khilafah sama dengan hukum mengerjakan shalat, yaitu wajib.

Maka, apakah salah bila seorang mahasiswa, Aparat Sipil Negara (ASN), dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) mendakwahkan sesuatu yang wajib bagi agamanya?

Sebagaimana kita tahu bahwa Indonesia telah menjamin kebebasan beragama dan melaksanakan ibadahnya dalam pasal 28E ayat 1 UUD 1945 “setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya…”

Kita bisa melihat contoh bagimana dzolimnya penguasa/rezim mengeluarkan mahasiswa berprestasi dialah Hikmah Sanggala, seorang mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari. Berita ini menjadi trending topik di Twiter, Kamis (15/9/2019) dengan tiga tagar yang dibuat.

#DaturatKediktatoranRektor, #WeStandForHikmahSanggala #SaveHikmahSanggala

Pengacara Hikmah Sanggala dari LBH Pelita Umat mengatakan kliennya dikeluarkan karena dituding berafiliasi dengan aliran sesat dan paham Radikalisme.

“Diantara yang menjadi dasar pemberhentian tersebut yaitu berafiliasi dengan aliran sesat dan paham Radikalisme yang bertentangan dengan ajaran Islam dan nilai-nilai kebangsaan dan terbukti sebagai anggota, pengurus, dan/atau kader organisasi terlarang oleh pemerintah” ujarnya di Kendari Selasa (3/9/2019).

Dari semua kasus yang ada ini membuktikan bahwa ketakutan pemerintah akan gerakan Khilafah yang membuat mereka melakukan segala cara (kata Ust. Felix, kurang lebih “jerami yang ngambang saja kalau tenggelam pasti diambil juga”).

Misalnya menggunakan diksi Radikalisme. Ini artinya ada pergeseran cara pemerintah untuk memerangi umat Islam. Intinya siapa saja yang anti-Demokrasi dan menginginkan Islam yang sesungguhnya itu merupakan Radikalisme.

Yang bisa dilakukan sekarang adalah dengan lebih menganjurkan perlawanan dengan dua cara, yaitu adu pemikiran dan tetap mempraktikkan agama.

Sekukuh apapun orang yang diluar sana, ingin menghalangi kebangkitan Islam, tidak akan bisa. Mengapa? Karena kebangkitan Islam adalah janji Allah dan kabar gembira dari Rasulullah Saw. Walaupun kau merusak bunga tapi kamu tidak bisa menghalangi datangnya musim semi dan musim semi bagi kaum muslim adalah tegaknya agama Islam dimuka bumi. Wallahu a’lam…(irp).

 

Penulis: Nurul Firamdhani As’ary (Mahasiswi UIN Alauddin Makassar)

Berita Terkait