Pacu Ekonomi di Sulsel, Nurdin Abdullah Ingin Terapkan Perizinan Halal

Pembukaan Pekan Ekonomi Syariah di Mal Ratu Indah, Jumat 14 September 2018

Terkini.id, Makassar – Berawal dari Pekan Ekonomi Syariah (PES) 2018 yang digelar Bank Indonesia di Makassar, Nurdin Abdullah berniat untuk membentuk kantor perizinan halal.

Menurut Nurdin Abdullah, sistem birokrasi yang halal, sesuai syariah, menjadi cara untuk memacu kinerja pemerintahan.

Sistem birokrasi khususnya perizinan halal yang dimaksud Nurdin Abdullah, tentunya birokrasi yang bebas pungli, suap, korupsi, dan berbagai pelanggaran lainnya.

Jika pungli bisa dihilangkan, dan birokrasi bisa menjadi lebih singkat, menurut Nurdin Abdullah, maka ekonomi bisa dipacu lebih baik lagi.

“Karena masalah ini yang menghambat kita. Birokrasi masih panjang dan mahal,” terang dia, saat membuka Pekan Ekonomi Syariah di Mal Ratu Indah, Jumat 14 September 2018.

Nurdin mengungkapkan, jika layanan birokrasi sesuai prinsip syariah tersebut, dalam arti pungli dihilangkan, maka iklim investasi bisa dipacu, sehingga menggerakkan ekonomi.

Selain masalah tersebut, masalah ekonomi di Sulsel juga terdapat pada sejumlah UMKM yang kekurangan modal usaha.

“Banyak UMKM kita yang punya produk bagus. Tapi susah untuk memproduksi massal karena tidak punya uang,” terang dia.

Baca :Pekan Ekonomi Syariah Makassar, Fokus Pengembangan Food, Fashion, dan Finance

Makanya, Nurdin mengajak perbankan syariah untuk ikut membantu menyisihkan dana-dana CSR maupun fasilitas lain yang bisa membantu UMKM berkembang.

Syariah Tetap Berkembang

Mantan bupati Bantaeng dua periode itu, mengungkapkan, tren ekonomi syariah berkembang cukup baik.

“Wisata halal berkembang. Rumah makan dengan konsep halal food hadir di sejumlah negara di luar negeri,” katanya.

Gubernur BI, Bambang Kusmiarso, yang hadir, menyebutkan, pengembangan ekonomi keuangan syariah oleh BI dilakukan dengan tiga strategi.

“Yakni, penguatan Ekonomi Syariah melalui penguatan kelembagaan, infrastruktur pendukung dan halal value chain. Keua, Penguatan Sektor Keuangan Syariah Untuk Pembiayaan, dan penguatan Riset, Asesmen dan Edukasi,” tambahnya lagi.