Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta – Tiga partai besar: PAN, Golkar dan Gerindra, telah mengeluarkan pernyataan resminya mengenai wacana penghapusan ambang batas pencalonan presiden dalam pemilu 2024 mendatang.
PAN melalui Wakil Ketua Umumnya, Viva Yoga Mauladi menegaskan bahwa partainya sudah sejak dulu mendukung agar 20 persen kursi parlemen atau 25 persen suara partai di Pemilu, dihapus sebagai syarat mengusung calon di Pemilihan Presiden.
“PAN setuju presidential threshold 0 persen. Bahkan sejak pembahasan RUU Pemilu (sekarang UU Nomor 7 Tahun 2017), di mana saya ikut sebagai anggota Pansus RUU Pemilu,”
“Sikap PAN sudah jelas, PT 0 persen,” ungkap Viva dikutip dari Cnnindonesia.com pada Kamis 16 Desember 2021.
Menurut Viva, presidential threshold selama ini telah membajak demokrasi, dan menjadi akar kepemimpinan oligarki.
Karena itu, menghapus presidential threshold diharapkan bisa menghapus persepsi negatif terhadap partai politik.
Namun berbeda dengan PAN, Golkar sebaliknya, menolak presidential threshold diturunkan dari 20 persen.
Wakil Ketua Umum Golkar, Nurul Arifin mempertanyakan desakan agar PT dihapus. Sebab menurutnya, syarat ambang batas pencalonan presiden tetap penting sebagai pendidikan politik kepada calon atau kader yang diusung dalam kontestasi politik.
“Saya tidak bisa membayangkan seandainya ada seorang capres yang tidak muncul dari parpol. Nah kemudian pendidikan politiknya didapat dari mana?” Ujar Nurul Arifin.
Menurut Nurul, alasan yang menyebut syarat 20 persen suara pemilu parpol untuk mencalonkan presiden telah mengamputasi tugas partai politik dalam mengusung kader maju dalam pilpres.
Justru, menurut Nurul, partai yang berfungsi sebagai kanal, rekrutmen, dan pendidikan politik.
Adapun Gerindra, memilih untuk tidak ambil pusing dalam perdebatan presidential threshold.
Juru Bicara Gerindra, Habiburokhman mengaku tak soal dengan desakan untuk menghapus maupun terus memberlakukan ambang batas pencalonan presiden 20 persen.
Menurutnya, Partai Gerindra, akan mengikuti setiap aturan yang diberlakukan.
“Kalau Gerindra sih nggak pusing, mau PT 20 persen, 15 persen, mau 0 persen, kami siap aturan,” ungkap Habiburokhman yang juga anggota DPR dari Dapil Jakarta I itu.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.