Pansus LKPJ Walikota 2017 beri warning kepada 12 Dinas soal ini

Ketua Pansus LKPJ Walikota Alfri Djamil saat membacakan laporan hasil pembahasan pansus terhadap Laporan keterangan Pertanggungjawaban Walikota Palopo.TA 2017. Di ruang paripurna Kantor DPRD Kota Palopo, Selasa 8 Mei 2018.
Ketua Pansus LKPJ Walikota Alfri Djamil saat membacakan laporan hasil pembahasan pansus terhadap Laporan keterangan Pertanggungjawaban Walikota Palopo.TA 2017. Di ruang paripurna Kantor DPRD Kota Palopo, Selasa 8 Mei 2018.

Terkini.id, Palopo – Rapat paripurna Laporan hasil pembahasan pansus terhadap Laporan keterangan Pertanggungjawaban Walikota Palopo. Tahun Anggaran ( TA) 2017. Merwarning 12 Dinas agar lebih meningkatkan kinerja dan memaksimalkan pengelolaan pendapatan Daerah.

Hal ini disampaikan Ketua Pansus LKPJ Walikota Alfri Djamil pada paripurna Masa persidangan ke II 2018. Yang dilaksanakan di ruang Paripurna Kantor DPRD Kota Palopo yang di hadiri 16 orang dari 25 Anggota DPRD Kota Palopo, Selasa 8 Mei 2018.

Menurut Alfri ada beberapa catatan Panitia Khusus DPRD baik yang terkait dengan pelaksanaan urusan wajib maupun pilihan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah lingkup pemerintah Kota Palopo, dan pada kesempatan itu mewakili pansus Alfri menyampaikan catatan Khusus terhadap 12 Perangkat daerah agar meningkatkan kinerja agar tercapai target yang sejak awal ditetapkan.

“Ada 12 Perangkat daerah yang kami berikan catatan khusus, yang berhubungan denga target PAD, pelayanan masyarakat, sarana dan prasarana kesehatan, kontrak kerja atau MOU, pelaksanaan program dan penataan Wilayah dan sarana umum. Ini kita harapkan dapat menjadi pemicu kepada mereka agar dapat lebih maksimal dalam bekerja,”ungkap Alfri.

Lanjut Alfri, yang juga Ketua PDIP Kota Palopo ini, DPRD Kota Palopo memberikan apresiasi kepada Walikota Palopo dan seluruh jajaran Pemerintah Daerah Kota Palopo terhadap berbagai prestasi, semoga hal ini menjadikan pemicu bagi Pemerintah Kota Palopo untuk dapat lebih baik dan berprestasi di masa yang akan datang.

Menarik untuk Anda:

Selain itu, lanjut Alfri, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menyarankan kepada pemerintah agar segera menerapkan kebijakan reformasi birokrasi melalui penyederhanaan struktur organisasi pemerintahan atau miskin struktur kaya fungsi.

“Kita juga berharap kepada Pemerintah Kota Palopo agar perangkat daerah yang kinerjanya tidak efektif dan terkesan hanya membebani APBD, dipertimbangkan untuk demerger,”harap Alfri.

Hal lain yang menjadi sorotan pansus terkait masalah yang dihadapi oleh beberapa Perangkat Daerah yang tidak tertuang dalam LKPJ, sehingga terkesan tidak ada kendala. ” Untuk itu diharapkan agar dalam LKPJ kedepan, kendala kendala tersebut dimasukkan dan bagi perangkat daerah dalam menyusun program kegiatan hendaknya berdasarkan skala prioritas,” tandasnya.

Pada Rapat paripurna Laporan hasil pembahasan pansus terhadap Laporan keterangan Pertanggungjawaban Walikota Palopo. Tahun Anggaran ( TA) 2017. Dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Harisal Latief, didampingi, Wakil Ketua DPRD, dan Sekretaris Daerah Kota Palopo Jamaluddin SH. MH dan Di hadiri beberapa kepala Perangkat Daerah, serta para camat dan Lurah.

Konten Bersponsor

Mungkin Anda Suka

Pemkot Palopo Konsisten Jalankan Sedekah Jumat

Penjaminan Mutu Pendidikan, LPMP Sulsel: Pengiriman Data Tertinggi dari Palopo

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar