Partai Demokrat Tolak Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno

Wasekjen Partai Demokrat, Andi Arief. (foto: kumparan.com)

Terkini.id, Jakarta – Prabowo Subianto resmi mengumumkan Sandiaga Uno sebagai Calon Wakil Presiden (Cawapres) pendampingnya di Pilpres 2019 mendatang.

Pengumuman sekaligus Deklarasi Prabowo-Sandiaga Uno dilakukan di Kertanegara, Jakarta, Kamis, 9 Agustus, pukul 23.30 Wib.

Pimpinan Partai Gerindra, PAN, dan PKS juga telah memberi kepercayaan kepada dirinya bersama Sandiaga Uno untuk maju sebagai calon presiden dan calon wakil presiden RI untuk masa bakti 2019-2024.

Dalam pidatonya, Prabowo mengatakan Sandiaga Uno merupakan pilihan terbaik saat ini. Keputusan Prabowo ini mendapat reaksi dari Partai Demokrat.

Prabowo Subianto-Sandiaga Uno

Wasekjen Partai Demokrat, Andi Arief mengatakan, sikap Partai Demokrat hingga hari Kamis, 9 Agustus 2018, pukul 22.30 Wib masih menolak pencawapresan Sandiaga Salahuddin Uno.

Menurutnya, alasan Prabowo Subianto tidak memilih kader Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), karena PAN dan PKS menolak.

Andi Arief juga menganggap pasangan Prabowo-Sandiaga melanggar kode etik koalisi karena keduanya sama-sama berasal dari Partai Gerindra.

“Karena melanggar etik koalisi (Sandiaga) berasal dari Partai Gerindra, sama dengan capres Prabowo,” ungkap Andi Arief, dikutip dari detik, Kamis malam, 9 Agustus 2018.

Baca :Heboh, Beredar Surat Pernyataan Sandiaga Uno Usai Mundur dari Wagub DKI Jakarta
Wasekjen Partai Demokrat, Andi Arief. (foto: merdeka.com)

Seperti diketahui, Sandiaga Uno merupakan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Namun saat pengumuman Cawapres yang dilakukan Prabowo bersama petinggi Gerindra, PAN dan PKS di Kertanegara semalam, Prabowo mengungkapkan bahwa Sandiaga Uno telah mundur dari kader Gerindra dan memilih independen.

Sebelumnya, santer dikabarkan AHY menjadi kandidat kuat Cawapres Prabowo, namun hal itu tidak benar terjadi usai keputusan Prabowo menetapkan Sandiaga Uno.

Rencananya, pasangan Prabowo dan Sandiaga Uno akan mendaftar di KPU, Jumat, 10 Agustus 2018, usai salat Jumat di Masjid Istiqlal Jakarta.