Masuk

Partai Pandu Bangsa Mengajukan Gugatan Terhadap DPR RI, KPU dan Kemenkes Agar Pemilu Dilaksanakan Pada Tahun 2026

Komentar

Terkini.id, Jakarta – Partai politik baru bernama Partai Pandu Bangsa menjadi sorotan publik lantaran mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).

Gugatan yang Partai Pandu Bangsa ajukan adalah meminta agar semua pihak membuat penundaan pemilu menjadi kenyataan dan diundur ke tahun 2026.

Dilansir dari halaman detik.com, Sabtu 23 April 2022, berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakpus Minggu 27 Februari 2022 bahwasanya gugatan tersebut telah terdaftar dengan nomor 116/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Baca Juga: Wacana 3 Periode Presiden Joko Widodo, Dokumen Rahasia Bocor

Partai Pandu Bangsa menggugat pemerintah yang terdiri dari KPU, DPR RI, dan Kemenkes.

Dibawah ini adalah permohonan gugatan yang diajukan oleh Partai Pandu Bangsa:

Menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.

Baca Juga: Curigai Reshuffle Kabinet Jokowi, Demokrat: Agenda Perpanjangan Masa Jabatan Presiden!

Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad).

Menghukum TERGUGAT III untuk menyatakan kondisi Pandemi Covid-19 adalah berkepanjangan serta tidak menentu dan bersama-sama dengan TERGUGAT II harus menyiapkan dana cadangan untuk penanganan Covid-19.

Menghukum TERGUGAT I untuk menunda tahapan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Serentak Tahun 2024 dan pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Serentak tahun 2024 untuk dilaksanakan pemungutan suaranya paling cepat bulan Oktober 2026.

Menyatakan hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 dapat dijadikan dasar untuk menetapkan Presiden dan Wakil Presiden, DPR-RI, DPRD Provinsi, DPRD. Kabupaten/Kota dan DPD untuk melanjutkan masa jabatannya sampai ditetapkannya Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan DPD hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Serentak.