Pedas! Politisi Demokrat: Segala Macam Cara Dilakukan Opung Asal Jokowi Bisa Nambah Masa Kepresidenannya

Terkini.id, Jakarta – Politisi Partai Demokrat, Cipta Panca Laksana menanggapi soal Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan yang mendukung Pemilu 2024 ditunda dan jabatan Presiden Joko Widodo alias Jokowi diperpanjang 3 tahun.

Ia menyindir bahwa opung melakukan segala macam cara agar jabatan Presiden Jokowi bisa diperpanjang.

“Segala macam cara dilakukan opung asal Jokowi bisa nambah masa kepresidenannya. Udah nga malu-malu lagi,” kata Cipta Panca Laksana melalui akun Twitter pribadinya pada Sabtu, 12 Maret 2022.

Bersama pernyataannya, Cipta Panca Laksana membagikan berita berjudul “Setelah 2024, Luhut Siap Menjadi Penasihat Presiden Jokowi”.

Dilansir dari berita Republika tersebut Menko Kemaritiman dan Investasi, Jenderal (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan akhirnya blak-blakan mengenai wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Luhut menyinggung bahwa Presiden Jokowi memang sudah menyatakan akan taat konstitusi. Hanya saja, ia mengingatkan, konstitusi itu dibuat oleh anggota DPR/MPR.

Maka, kata Luhut, jika rakyat memang menghendaki Jokowi terus memimpin maka harus siap menerima konsekuensi itu.

“Kalau (aspirasi) rakyat berkembang terus gimana? DPR gimana? MPR gimana? Kan konstitusi yang dibikin itu yang ditaati presiden, siapa pun presidennya. Ini orang kan pada takut saja, sudah pingin jadi gini, takut tertunda,” kata Luhut di poadcast Deddy Corbuzier, Sabtu, 12 Maret 2022.

Lebih lanjut, Luhut menyinggung bahwa meski Pemilu 2024 ditunda dan Jokowi melanjutkan jabatan, ia tak akan melanjutkan jabatan di kementerian.

Ia mengaku capek menjadi Menteri dan lebih memilih menjadi penasihat Presiden jika diminta.

“Saya tahun 2024 dikasih 77 tahun. Saya kalau diminta mau jadi penasihat lah, kita tahu diri lah. Capek juga mengurus negeri ini, jangan dipikir gampang,” ungkapnya.

Luhut lantas juga mengklaim bahwa big data yang dimilikinya menyimpulkan rakyat tidak ingin ada pemilu yang menelan anggaran sampai Rp 100 triliun lebih, apalagi pada masa pemulihan ekonomi seperti sekarang.

“Kita coba apa tangkap dari publik suara big data itu bilang kita mau habisin RP 100 triliun lebih untuk milih ini, keadaan begini ngapain sih? Rp 110 triliun untuk pilpres dengan pilkada, kan serentak? Itu rakyat yang ngomong,” ujar Luhut.

Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.