Pelajaran dari Brexit, Tidak Ada Koalisi (Politik) yang Permanen

INGAT Brexit? Pada tanggal 23 Juni 2016 diadakan sebuah referendum di Inggris ketika di mana 52% para pemilih memutuskan untuk keluar dari Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE).

‘Exit’ atau keluarnya Inggris ini diberi nama “Brexit.”

Pemerintah Inggris lalu memutuskan bahwa Inggris secara formal akan exit dari MEE pada 29 Maret 2019 mendatang. Mengapa exit?

Setiap koalisi dimaksudkan untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien.

Jika pencapaian tujuan koalisi diutamakan, tujuan individual anggota koalisi harus dikorbankan.

Pertanyaan pokok ialah: di manakah batas kesediaan pengorbanan anggota koalisi? Ketika batas itu dilampaui, terbuka peluang terjadinya exit.

Ketika terbentuk MEE, para anggotanya bersepakat untuk mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan bersama ke sebuah badan yang dinamakan Parlemen Eropa.

Ini namanya “upward delegation of authority” (pendelegasian wewenang dari bawah ke atas).

Karena jumlah anggotanya besar (hingga mencapai 28 anggota), terbuka peluang perbedaan kepentingan antar anggota.

Setelah terjadi beberapa kasus ketidakpuasan pada pihak Inggris sebagai anggota MEE, para pemilihnya memutuskan untuik exit dari MEE.

Kepentingan diri melampaui batas kepentingan koalisi. Apa pelajarannya?

Hal yang sama dapat terjadi juga pada koalisi yang dinamakan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), yang salah satu anggotanya adalah Indonesia. Mungkin saja bahwa gejala “Brexit” akan terulang di koalisi MEA.

Di bidang politik juga terjadi koalisi partai politik untuk merebut kekuasaan sebesar mungkin.

Ada tujuan koalisi yang harus diutamakan pencapaiannya ketimbang tujuan anggota koalisi. Selalu ada peluang bahwa anggota yang tidak puas akan exit dari koalisi.

Renungan: Tidak ada koalisi permanen. Di mana posisiku?

Berita Terkait
Komentar
Terkini