Pelaksanaan F8 Untuk Tahun 2019 Tak Kunjung Pasti

ARA
Wakil Ketua DPRD Kota Makassar Adi Rasyid Ali

Terkini.id, Makassar – Dinas Pariwisata Kota Makassar belum bisa memastikan pelaksanaan Makassar Eight Festival and Forum (F8) tahun 2019 ini. Terlebih, hingga saat ini belum ada sosialisasi ihwal pelaksanaanya.

Sebelumnya, sosialisasi sudah gencar dilaksanakan sejak bulan Juni. Hingga saat ini pelaksanaan F8 masih menimbulkan pertanyaan dan tanda tanya.

Diketahui, kegiatan F8 merupakan salah satu kegiatan bergengsi di Kota Makassar yang masuk ke 100 Calendar of Events nasional.

Kepala Dinas Parawisata Kota Makassar Kamelia Thamrin Tantu mengatakan, belum bisa mengambil sikap apalagi memastikan penyelenggaraan F8 ini. Pasalnya, segala keputusan bergantung keputusan Pj Wali Kota Makassar M Iqbal S Shuaeb.

“Ini saya dijanji, memang tergantung dari Dinas Parawisata tapi kan kebijakan itu ada di bapak Pj Wali Kota,” kata Kamelia saat temui di Jalan Andi Mappanyukki belum lama ini.

Kamelia menyampaikan akan bertemu dengan Pj Wali Kota Makassar untuk membahas kejelasan perihal F8.

“Nanti saya komentari kalau sudah ketemu dengan bapak wali kota, nanti saya infokan ke teman-teman media. Makanya saya mau rapat ini dengan bapak, supaya apa yang disampaikan bapak wali kota itu yang saya sampaikan ke media. Apa keputusan beliau. Ok,” terang Kamelia.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Kota Makassar Adi Rasyid Ali mengatakan, sampai saat ini, dirinya belum mendapatkan informasi dari Pj Wali Kota Makassar mengenai kelanjutan F8.

“Saya belum mendapat informasi dari Pj terkait dengan F8 ini, apakah dengan konsep yang berbeda, konsep yang sama atau tidak dilaksanakan sama sekali,” ungkap ARA sapaan akrabnya, Jumat, 12 Juli 2019.

Menyoal anggaran, ARA menyebut pihak DPRD tidak ada masalah. Masalahnya yang mengajukan anggaran itu pihak pemerintah Kota Makassar sendiri.

“Terkait anggaran dari DPRD, kita siap-siap saja, tapi yang punya kebijakan dalam hal ini Pj Wali Kota. Yang memasukkan anggaran itu, kita menyetujui atau tidak nanti kita lihat,” jelasnya.

ARA menyebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD yang kemarin tidak terpakai lagi. Oleh sebab itu mengenai F8 bergantung Pj Wali Kota.

“Sekarang begini, RPJMD yang kemarin (2018) tidak terpakai, sekarang kita pakai yang punya Provinsi. Nah, soal F8 saya kembalikan kepada Pj,” ungkapnya.

Berita Terkait
Komentar
Terkini