Pembangunan IKN di Kalimantan Potensi Mangkrak Lagi? Ini Penjelasan Pengamat

Terkini.id, Jakarta – Proses pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru ke Kalimantan Timur menjadi buah bibir di kalangan masyarakat. Mengapa tidak? Hal itu merupakan terobosan terbesar dari Presiden Jokowi yang dinilai tak biasa.

Kendati demikian, kondisi perpolitikan di Indonesia yang dinamis menjadi mimpi buruk bagi cita-cita Jokowi yang ingin memindahkan IKN ke Kalimantan Timur itu.

Ya, proses pembangunan IKN di Kalimantan Timur itu berpotensi mangkrak jika ada perubahan kebijakan oleh pemerintah selanjutnya yang berkuasa.

Baca Juga: Satu Orang Meninggal, Kilang Pertamina Balikpapan Terbakar

“Hal itu disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa, dalam program acara di Kompas TV bertemakan “Ibukota Baru untuk Siapa?”, Rabu malam, 19 Januari 2022.

Ia mengakui kalau undang-undang di Indonesia terbuka direvisi ketika kekuatan politik selanjutnya berubah. Buruknya, proyek pembangunan ibukota baru berpeluang untuk mangkrak pada pemerintahan selanjutnya.

Baca Juga: Dahlan Iskan Bandingkan IKN Nusantara Dengan Ibu Kota Malaysia

“Itu keputusannya politik silakan itu terbuka memang. Kan ada hitung-hitungan teknoraktik para politisi. Saya kan juga politisi,” ujar Suharso menjelaskan.

“Kita kan juga harus berpikir teknoraktik kita mesti hitung jelas. Jangan sampai kemudian sesuatu yang aset ini menjadi mangkrak,” paparnya.

Ia melanjutkan, banyak kekhawatiran di masyarakat tentang kelanjutan pembangunan ibukota baru.

Baca Juga: Dahlan Iskan Bandingkan IKN Nusantara Dengan Ibu Kota Malaysia

Salah satunya pandemi Covid-19 dan adanya peluang pembangunan ibukota baru tidak berlanjut ketika berganti pemerintahan.

“Orang suka menghadapkan situasi ini dengan, sekarang ada pandemi duitnya enggak ada, kenapa sih bangun ini, ya kan? Kita juga harus bicara bahwa ada peluang masa depan, kenapa peluang masa depan kita lewatin begitu saja? Apa bisa dibuktikan itu peluang masa depan? Iya. Kita bisa buktikan,” tuturnya.

Selain itu, masa jabatan Presiden Jokowi yang akan selesai pada 2024, menimbulkan kekhawatiran soal komitmen pemerintahan saat ini untuk membuat pembangunan ibukota baru yang memakan waktu sekitar 20 tahun itu tidak akan mangkrak di tengah jalan.

Bagikan