Pemerintah daerah mulai terapkan nontunai, apa saja kelebihannya?

Kepala BPKD Sulsel, Andi Arwien Azis (hasbi zainuddin/terkini.id)

Terkini.id, Makassar – Anda yang bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), menjadi rekanan pemerintah daerah, atau pihak terkait, harus siap-siap membiasakan mencairkan dana secara nontunai di bank. Beberapa daerah, salah satunya, Pemerintah Sulawesi Selatan, mulai menerapkannya.

Sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) nomor 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai, seluruh pemerintah daerah kini menerapkan aturan itu mulai Januari 2018.

“Ini menindaklanjuti Gerakan Nasional Nontunai (GNNT) yang dicanangkan oleh Bank Indonesia (BI). Jadi, kegiatan pengeluaran, dan pendapatan, semuanya kini dalam bentuk tunai,” terang  Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Sulawesi Selatan, Andi Arwien Azis, kepada terkini.id, Rabu 17 Januari 2018.

Seperti apa keuntungan dan pola transaksi nontunai yang diterapkan pemerintah daerah itu? Berikut ulasannya:

1. Disetujui Pemda, dicairkan di BPD

Dengan transaksi nontunai ini, ASN khususnya PNS maupun rekanan yang ingin mencairkan dana, cukup memperlihatkan rekomendasi dari bendahara pemerintah daerah ke bank, untuk dicairkan.

Untuk di Sulawesi Selatan, pemerintah provinsi menunjuk Bank Sulselbar sebagai bank persepsi, yang mengelola keuangan pemerintah.

2. Berlaku untuk transaksi di atas Rp10 juta

“Kalau transaksi atau pencairan sebesar Rp10 juta ke bawah, maka dicairkan langsung oleh bendarahara provinsi. Tetapi, jika dana yang dicairkan itu di atas Rp10 juta, maka pencairannya di bank,” ujar Arwien Azis, kepala BPKD Sulsel.

Transaksi secara nontunai tersebut berlaku untuk pencairan atau penerimaan negara apapun. Seperti gaji pegawai, honor ASN, anggaran proyek, dan lain-lain.

3. Lebih Transparan

Dengan menunjuk perbankan untuk mengeksekusi pencairan dana dari pemerintah daerah, maka anggaran yang keluar dan masuk bisa dimonitor oleh pejabat pemerintah secara real time, melalui aplikasi yang terkoneksi dengan bank persepsi tersebut.

4. Mengurangi risiko gratifikasi

Dengan transaksi nontunai, kemungkinan tatap muka lebih lama antara pejabat pemerintah dan penerima dana, tidak terjadi lagi. “Kalau berhadapan muka, itu rawan terjadi gratifikasi. Selama ini sering berhadapan, karena harus menunggu uangnya dihitung. Sekarang, saat lewat bank, pencairannya cepat,” terangnya.

5. Bendahara pemerintah tidak pegang uang banyak

Salah satu tujuan transaksi nontunai, adalah membantu pencegahan korupsi. “Karena, Pergub juga mengatur limitasi uang tunai yang dipegang oleh bendahara pemerintah daerah, maksimal Rp50 juta per hari,” ujar Andi Arwien Azis.

Sehingga, itu mengurangi risiko penyelewengan anggaran. “Mendukung efisiensi, efektifitas, dan transparansi. Karena uang di brankas paling banyak Rp50 juta,” tambahnya.

6. Mengurangi peredaran uang kartal

Dengan penerapan transaksi nontunai, pemerintah daerah juga mendukung upaya Bank Indonesia (BI) dalam mengurangi peredaran uang kartal. Sehingga lebih efisien, dan mengurangi risiko tindak kriminal, khususnya pencurian.

Berita Terkait
Komentar
Terkini