Pemkab Mamasa Bayarkan Iuran BPJS Ketenagakerjaan 1.305 Tenaga Kerja Non-ASN

Terkini.id, Mamasa – Pemerintah Kabupaten Mamasa dan BPJS Ketenagakerjaan, akan menganggarkan dana APBD untuk menjamin BPJS para tenaga kerja non-ASN.

Itu setelah Pemkab menggelar rapat Koordinasi Kerja sama Operasional (KSO), dan Penandatanganan MoU tentang pelaksanaan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi Tenaga Kontrak tertentu di lingkungan Pemda Kabupaten Mamasa.

Kegiatan berlangsung di ruang Pola Kantor Bupati Mamasa, Selasa 24 Juli 2018 lalu.

Kegiatan dihadiri Bupati Mamasa, H Ramlan Badawi, Wakil Bupati Mamasa, Bonggalangi, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis (KCP) Mamasa, Rahmatia Arsad, sejumlah asisten pada Setda Mamasa, pimpinan OPD dan sejumlah pejabat eselon tiga lingkup Pemkab Mamasa serta undangan dari sejumlah instansi lainnya.

Bupati Mamasa, H Ramlan Badawi mengatakan, Pemda Mamasa secara bertahap telah menganggarkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 1.305 Non-ASN untuk mendapatkan perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK).

Lanjut Bupati Ramlan, dalam era pembangunan dewasa ini, persoalan Ketenagakerjaan semakin mencuat ke permukaan, menyangkut masalah perluasan lapangan kerja.

Selain itu, masalah lain di bidang perlindungan Ketenagakerjaan khususnya dalam pemberian kepastian terhadap kesejahteraan Tenaga Kerja (TK) dan keluarganya.

Padahal, masalah perlindungan sosial telah diamanatkan UU RI Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Bahwa, setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan KCP Mamasa, Rahmatia Arsad, mengatakan bahwa kegiatan ini dalam upaya peningkatan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan terhadap Non PNS dan Aparat Desa sebagai wujud pelaksanaan UU RI Nomor 24 Tahun 2011.

Terkait dengan besaran iuran dari 1.305 Tenaga kerja Non PNS yang dilindungi Pemda Kabupaten Mamasa, Pemda menganggarkan Rp 12.000 x 1.305 TK = Rp 15.660.000,-/Bulan atau Rp 187.920.000/Tahun.

Pada kesempatan ini, BPJS Ketenagakerjaan KCP Mamasa juga melakukan penandatanganan MoU dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Pelaksanaan Kewajiban Kepesertaan Program BPJS ketenagakerjaan Dalam Pemberian Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan serta penandatanganan MoU dengan RSUD Kondosapata tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi peserta BPJS ketenagakerjaan.

Berita Terkait
Komentar
Terkini
News

Cerita Saut Situmorang yang Batal Mundur dari KPK

Terkini.id, Jakarta - Saut Situmorang sebelumnya ramai dibicarakan lantaran mengundurkan diri dari posisinya di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kini, Saut menerangkan bahwa dirinya tidak mengundurkan diri.