Pemkot Makassar Gelar Nikah Massal di Tengah Ancaman Pandemi, Begini Respons Dewan

Terkini.id, Makassar – Di tengah ancaman virus corona, sebanyak 413 pasangan akan dinikahkan secara massal oleh Pemerintah Kota Makassar. 

Kegiatan kolosal ini merupakan rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Makassar ke 413 yang jatuh pada tanggal 9 November 2020.

Menanggapi itu, Anggota Komisi D DPRD Kota Makassar, Irwan Djafar mengingatkan pemerintah kota untuk mempertimbangkan secara matang.

“Saya pikir pemerintah perlu pertimbangkan. Masih banyak yang bisa dikerjakan pemerintah kota dibanding nikah massal,” kata Irwan, Rabu, 14 Oktober 2020.

Irwan menilai Pemerintah Kota Makassar  mesti lebih cerdas dalam mengadakan kegiatan di masa pandemi Covid-19.

“Apakah memang sudah harus dilakukan atau bagaimana?” tanyanya.

Legislator asal partai Nasdem itu mengatakan seyogyanya pemeritah kota lebih paham untuk tak menciptakan kerumunan di tengah pandemi Covid-19.

“Pemerintah kota memang susah, artinya harusnya dia lebih tahu untuk tidak melakukan hal itu,” ungkapnya.

Sementara, Ketua Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Kota Makassar, Abdul Wahab Tahir mengatakan akan memeriksa program tersebut. 

“Apakah kegiatan itu dianggarkan dalam APBD pokok atau tidak. Kalau tidak ada pagunya di pokok 2020 sebaiknya jangan dilaksanakan,” kata Wahab.

Ketua Fraksi Golkar Makassar itu mengatakan jika nikah massal tetap akan digelar, ia berharap agar tidak menimbulkan hal yang buruk. 

“Silahkan saja. Pasti pemerintah kota sudah mempertimbankan baik buruknya dan semua risiko pasti pemkot akan bertanggung jawab,” ungkapnya.

Sebelumnya, Penjabat Wali Kota Makassar Rudy Djamalauddin menyebut pernikahan massal tersebut merupakan upaya untuk membantu masyarakat yang selama ini terkendala berbagai urusan-urusan administratif. Lantaran  belum memiliki surat pernikahan yang legal. 

“Ini juga sangat membantu anak-anak kita mendapatkan Kartu Keluarga atau juga surat akta kelahiran yang selama ini terkendala akibat orang tua mereka yang belum memiliki surat nikah,” ujar Rudy.

Ia berharap dengan adanya kegiatan nikah massal ini, persoalan- persoalan administrasi yang selama ini dihadapi masyarakat bisa diselesaikan. 

“Kami juga mengapresiasi seluruh stakholder yang terlibat membantu warga kita dalam program nikah massal ini, baik itu Pengadilan Agama Makassar, Dinas Dukcapil, Dinas Sosial, serta elemen lainnya,” ungkapnya.

Kepala Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial Dinsos Makassar, La Heru mengatakan, saat ini tim dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) tengah melakukan pendataan di seluruh kecamatan di Makassar. 

Hal itu untuk memberi kesempatan kepada pasangan yang ingin ikut dalam program tersebut.

“Kita memberi kesempatan kepada pasangan yang sudah menikah namun belum memiliki surat nikah. Silahkan berkordinasi dengan TKSK yang ada di setiap kecamatan,” kata dia.

Rencananya, pelaksanaan nikah massal akan laksanakan pada bulan November di salah satu gedung sekolah di Makassar dengan menerapkan protokol kesehatan.