Penampakan Jenazah Hendri yang Diduga Disiksa Polisi: Kepala Dibungkus Plastik, Ada Bekas Memar

Terkini.id, Jakarta – Sejumlah penggiat HAM menyoroti mirisnya kisah Hendri Alfred, seorang pria di Batam yang meninggal dunia karena diduga disiksa oknum polisi yang memeriksanya.

Berbagai pihak, seperti AKSI, LBHM, Yayasan Embun Pelangi, misalnya menilai kematian Hendri Alfred Bakari merupakan insiden yang memalukan bagi penegakan hukum Indonesia. 

Kematian Hendri dinilai tidak cuma menunjukkan indikasi perilaku penyiksaan yang sudah membudaya namun juga keengganan institusi untuk melangkah menuju perubahan.

Hal itu lantaran pihak kepolisian Polresta Barelang Batam yang dnilai tidak terbuka terkait kasus itu.

Sementara, Institute for Criminal JUstice Reform atau ICJR menolak kasus itu ditangani oleh Divisi Propam Polri.

Menarik untuk Anda:

Lewat keterangan tertulisnya, AKSI, LBHM dan Yayasan Embun Pelangi menyampaikan, 
Hendri awalnya dibawa ke Polresta Barelang Batam pada 6 Agustus 2020 lalu, atas dugaan kepemilikan narkoba.

Kemudian pada 7 Agustus, petugas melakukan penggeledahan di rumah Hendri namun tidak ditemukan apapun. 

Pada 8 Agustus, petugas menjemput istri dan paman Hendri agar mereka menemui Hendri. Saat bertemu dengan Kanit Reskrim, disampaikanlah bahwa Hendri sudah meninggal dunia.

Pihaknya menilai ada beberapa hal dalam kasus ini amat terlihat janggal. 

“Pertama, Hendri ditangkap tanpa surat penangkapan.

Kedua, surat kematian menunjukkan bahwa Hendri meninggal pada 07.13 WIB namun mengapa keluarga baru diberitahu siang hari dengan dalih untuk menemui Hendri terlebih dahulu. 

Ketiga, kepala Hendri ketat dibungkus plastik dengan selotip coklat yang tebal. Keempat, terdapat bekas memar di tubuh Hendri,” jelas Koordinator Advokasi dan Kampanye AKSI, Yohan Misero lewat rilis yang disebar.

Kasat Narkoba Polresta Barelang Kompol Abdur Rahman menyatakan bahwa Hendri mengalami sesak nafas. 

“Namun, pernyataan tersebut patut diperiksa kebenarannya karena apa hubungannya dengan kepala Hendri dibungkus plastik seperti itu? Pihak keluarga kebingungan, karena pihak rumah sakit mengatakan bahwa bungkusan plastik itu dibuat pihak kepolisian sedang pihak kepolisian mengatakan sebaliknya – bahwa bungkusan plastik itu dilakukan pihak rumah sakit.

Hendri selayaknya mendapatkan proses hukum yang prosedural. Hal ini tertulis pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 1 ayat 3 yang menyampaikan bahwa Indonesia adalah negara hukum. 

Kepolisian juga sudah sepatutnya menyampaikan surat penangkapan pada Hendri sebagaimana amanat Pasal 18 KUHAP dan Pasal 17 ayat 1 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

Dalam Peraturan Kapolri yang sama disampaikan pula larangan akan perilaku penyiksaan yang pada kasus ini terindikasi keberadaannya, terutama pada Pasal 5 ayat 1 huruf bb, Pasal 10 huruf e, dan Pasal 11 ayat 1 huruf b.

Praktik penegakan hukum yang sarat dengan penyiksaan tersebut sesungguhnya telah lama disaksikan komunitas pengguna napza di seluruh Indonesia. Peristiwa yang menimpa Hendri ini seakan menjadi bukti sahih atas pengalaman kolektif ini. 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mudah sekali menjerat pidana seseorang juga memberi sumbangsih pada hal ini. Upaya pembuktian dalam proses hukum narkotika kerap berat pada aspek pengakuan tersangka, yang tidak jarang diupayakan lewat praktik penyiksaan.

AKSI juga menyoroti pernyataan Kabid Humas Polda Kepulauan Riau Kombes Harry Goldenhart Santoso yang menyatakan, “Dia adalah pengedar, kurir narkoba. Narkoba kan musuh kita semua.” 

Pernyataan itu menunjukkan aspek lain yang tidak kalah penting dalam kasus ini yakni demonisasi narkotika. 

Demonisasi tersebut seakan mengijinkan pembuat Undang-Undang untuk membentuk regulasi tanpa basis bukti dan hak asasi manusia serta permisif pada praktik penegakan hukum yang tidak sesuai prosedur dan mengandalkan penyiksaan.

Karena itu, Aksi Keadilan Indonesia (AKSI), Banten Drug Policy Reform, Forum Akar Rumput Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM), Persaudaraan Korban Napza Kepulauan Riau (PKN Kepri), dan Yayasan Embun Pelangi mendesak Polri untuk menyelidiki kasus ini secara menyeluruh dan memberi hukuman pada anggota yang terbukti melanggar prosedur dan melakukan penyiksaan,

Pihaknya juga meminta Komnas HAM, Kompolnas, dan Ombudsman untuk melakukan investigasi mandiri pada kasus ini untuk menekan Polri, memperoleh lebih banyak data, serta memberikan rekomendasi kebijakan pada Polri agar hal serupa tidak terjadi lagi.

Selain itu, Pemerintah dan Parlemen untuk mendekriminalisasi pemakaian, penguasaan, dan pembelian narkotika dalam jumlah kecil agar mereduksi masifnya pendekatan hukum pidana terhadap permasalahan narkotika.

Tolak Ditangani Propam Polri

Sementara, Institute for Criminal Justice Reform atau ICJR menolak jika Divisi Propam Polri menangani kasus kematian Hendri Alfred Bakari.

Direktur Eksekutif ICJR Erasmus A. T Napitupulu melihat mekanismenya tidak akan bisa tuntas meminta pertanggungjawaban dalam kasus dugaan penganiayaan di lingkungan Polri.

Erasmus mengatakan, kasus ini harus diproses secara eksternal melalui mekanisme National Preventive Menchanism. Dalam mekanisme ini akan ada lima lembaga yang turun tangan. Yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Ombudsman, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Komnas Perempuan.

Hasil penelusuran NPM, kata dia, dapat dijadikan dasar untuk melakukan penyidikan kasus dugaan kekerasan terhadap Hendri. 

“Mekanisme ini harus dapat diterapkan untuk mengusut tuntas fakta dibalik terjadinya dugaan penyiksaan oleh oknum aparat kepolisian tersebut,” kata dia lewat keterangan tertulis pada Selasa, 11 Agustus 2020.

Konten Bersponsor

Mungkin Anda Suka

Sudah Bunuh Pendeta dan Warga, OPM Kini Tantang TNI Perang

Satu Dokter Paru-paru Gugur, 135.000 Rakyat Indonesia Kehilangan Layanan Kesehatan

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar