Penerimaan Pajak Tahun 2019 Diproyeksi Tumbuh Hingga 16 Persen

Pajak

Terkini.id, Jakarta – Jika pada tahun-tahun sebelumnya, pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla mengajukan revisi APBN karena bayang-bayang shortfall penerimaan pajak, maka tidak demikian pada 2018.

Moncernya kinerja penerimaan pajak yang tumbuh sekitar 15%-16% sejak awal tahun menjadi salah satu pemicu. Apalagi, sejak 2015 hingga 2017, pertumbuhan penerimaan pajak secara nominal hanya tumbuh di kisaran 5%-6%.

Lembaga riset sektor fiskal, DDTC Fiscal Research melihat, ada dua faktor yang mempengaruhi kinerja penerimaan pajak
tahun ini.

Pertama, situasi ekonomi. Perbaikan ekonomi, terutama untuk tiga kontributor terbesar, yakni manufaktur, pertambangan, dan perdagangan besar. Elastisitas pertumbuhan sektoral terhadap pertumbuhan penerimaan sektoralnya cenderung baik dengan tax gap yang rendah.

Kedua, situasi pajak. Jika dibandingkan dengan periode 2015-2017, pada tahun ini ada kestabilan sistem pajak dan ‘tone’ keberpihakan pemerintah pada wajib pajak.
Situasi yang stabil, tidak terlalu agresif, dan predictable membuat dunia usaha relatif mampu mengelola bisnis lebih baik.

Di sisi lain, pemerintah juga mulai membenahi sistem pajak yang sifatnya tidak mengubah
undang-undang.

DDTC Fiscal Research memperkirakan hingga akhir tahun penerimaan pajak akan berkisar
antara Rp1.291,7 triliun (pesimis) hingga Rp1.322,5 triliun (optimis). Dibandingkan dengan target APBN 2018 sebesar Rp1.424 triliun, maka realisasinya akan berada dalam rentang 90,71% hingga 92,87%.

“Dengan demikian, pertumbuhan nominal penerimaan pajak antara 12,2% hingga 14,9% akan berhasil memperbaiki kinerja tax buoyancy 2018 yang hampir dua kali lipat,” tulis rilis DDTC Fiscl Research seperti diterima redaksi terkini.id.

Korelasi antara pertumbuhan PDB dengan pertumbuhan penerimaan pajak yang meningkat tersebut tentu akan berdampak positif bagi peningkatan tax ratio di 2018 dan tahun-tahun selanjutnya.

Tantangan 2019 Pada tahun depan, setidaknya ada beberapa tantangan yang akan dihadapi. Fondasi ekonomi Indonesia sebenarnya relatif baik, tapi masih akan bergantung pada faktor eksternal.

Faktor eksternal itu seperti normalisasi kebijakan the Fed, ancaman perang dagang, sentimen krisis negara lain, dan harga komoditas.

Di sisi lain, kepastian arah politik dan efektivitas pembangunan struktural berpotensi membuat ekonomi belum bisa berlari lebih kencang.

Terdapat empat tren pajak global yang juga perlu untuk diperhatikan lebih lanjut oleh Indonesia.

Keempatnya adalah, tren kompetisi pajak dalam rangka menggenjot ekonomi dan daya saing, meningkatnya kontribusi penerimaan pajak konsumsi, upaya mencegah penghindaran pajak dan kerja sama pertukaran informasi, serta berbagai terobosan administrasi dalam meningkatkan kepatuhan.

Sementara itu, terdapat kekhawatiran mengenai fenomena political budget cycle yang akan terjadi di 2019. Memang benar bahwa dalam tiga Pemilu terakhir (2004, 2009, dan 2014) umumnya tidak terjadi adanya shock –baik dalam perekonomian maupun fiskal– yang secara khusus yang diakibatkan oleh siklus tersebut.

Namun, dalam konteks pajak, pemilihan pemimpin nasional bisa jadi mengubah atau setidaknya memperlambat roadmap pembenahan di bidang pajak.

Perubahan daya tawar dan peta kekuatan politik nasional bisa jadi membuat kompromi-
kompromi baru. Ini tentu tidak bisa dilepaskan dari platform pajak yang diusung oleh kekuatan politik di luar pemerintahan dalam rangka memberikan sinyal akan hadirnya situasi ekonomi yang akan lebih baik.

Ide-ide terobosan yang lebih ‘populis’ bisa jadi memperluas spektrum dan opsi-opsi perbaikan sistem pajak.

Arah Politik Pajak 2019-2024

Dalam konteks pemilihan pemimpin nasional, sejatinya, ada aspek yang lebih penting dan
substansial dari sekadar membandingkan platform pajak para calon. Aspek itu adalah bagaimana mengaitkan relevansi antara desain sistem pajak yang diusulkan, kebutuhan masyarakat, target pembangunan ke depan, serta menjamin dukungan publik di masa mendatang untuk meningkatkan penerimaan dalam kontrak fiskal yang ideal.

Ini tentu bukan soal yang mudah. Namun, untuk menjawab hal tersebut arah politik pajak
2019-2024 haruslah berbasis pada paradigma: mendengar suara wajib pajak dan memperkuat partisipasi pemangku kepentingan.

Paradigma ini penting karena empat alasan. Pertama, menghadapi fragmentasi politik. Pasca Orde Baru, konsolidasi politik semakin sulit terwujud dan kesepahaman antarkekuatan politik dalam memandang kebijakan semakin divergen.

Oleh karena itu, harus ada kesepahaman antarkelompok kepentingan dan politik. Kedua, mengurangi ‘biaya pemungutan pajak’.

Pemerintah perlu memiliki strategi meningkatkan kepatuhan sukarela, terutama melalui upaya menciptakan trust kepada pemerintah. Semakin tinggi derajat kepatuhan sukarela, semakin rendah biaya transaksi pemungutan pajak.

Ketiga, menjamin akseptabilitas dan stabilitas. Dukungan sangat dibutuhkan dalam menjamin efektivitas sistem pajak serta menyempurnakan hal-hal yang menjadi tujuan pemerintah.

Keempat, upaya mendengar suara wajib pajak dan memperkuat partisipasi para pemangku kepentingan akan menjamin sistem pajak yang demokratis dan kontrak fiskal yang ideal.

Setidaknya, ada beberapa cara untuk mewujudkan paradigma tersebut, seperti perlindungan hak-hak wajib pajak dalam sistem administrasi pajak, penguatan peran Komite Pengawas Perpajakan sebagai tax ombudsman yang hadir mewakili wajib pajak, serta proses perumusan kebijakan yang partisipatif dan berbobot dengan adanya dukungan kehadiran lembaga riset di
bidang pajak.

Selain itu, adanya interaksi antarpemangku kepentingan pajak yang setara dan berkualitas dalam menjamin ekosistem yang mendukung terwujudnya sistem pajak yang berimbang turut dibutuhkan.

Terakhir, dan yang paling penting, adalah dukungan kepemimpinan nasional.

Proyeksi Penerimaan 2019

Mencermati berbagai tantangan dan program kerja pemerintah di tahun 2019, DDTC Fiscal
Research memperkirakan bahwa realisasi penerimaan pajak di 2019 akan berada di kisaran Rp1.450,0 triliun hingga Rp1.491,2 triliun.

Dengan kata lain, realisasi penerimaan pajak hanya antara 91,9% hingga 94,5% dari target sebesar Rp.1.577,6 triliun.

Pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 10% hingga 16% secara tidak langsung mengembalikan ke pola pertumbuhan penerimaan pajak yang ‘alamiah’.

Dengan asumsi pertumbuhan PDB sebesar 5,3% dan tingkat inflasi sebesar 3,5%, tax buoyancy diperkirakan di kisaran 1,4.

Tentu saja hal tersebut sangat tergantung dari arah perkembangan politik ke depan. Berbagai relaksasi yang berkaitan dengan hak-hak wajib pajak dan mekanisme administrasi tentunya harus tetap dipertahankan. Pada saat yang bersamaan, pembahasan revisi paket undang-undang perpajakan yang ditunggu oleh seluruh pemangku kepentingan sektor pajak Indonesia harus dimulai.

Berita Terkait
Komentar
Terkini
Ekobis

Apresiasi Konsumen, Suzuki Gelar Loyal Gathering

Terkini.id,Makassar – Dalam rangka menjalin hubungan silaturahmi dengan segenap konsumen, PT Megahputera Sejahtera selaku main dealer Suzuki di kota Makassar menggelar acara Loyal Gathering New Carry Pickup di Red