Pengajuan Penyetaraan Jabatan Bagi Instansi Pusat Hingga 30 Juni 2020

Pertama, segera melakukan identifikasi jabatan yang akan dialihkan serta mengusulkan perubahan SOTK yang berbasis pada jabatan fungsional.

Kedua, setelah proses pengusulan dan validasi jabatan maka instansi akan mendapatkan surat rekomendasi dari Kementerian PANRB. Surat rekomendasi ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengangkat dan melantik pejabat yang disetarakan ke dalam jabatan fungsional. Hal ini menjadi suatu tantangan tersendiri ketika ada pejabat yang akan memasuki pensiun tapi masih dibutuhkan keahlian dan kompetensinya oleh instansi terkait.

Lalu selanjutnya, bagi instansi yang ingin memanfaatkan fasilitas penyetaraan jabatan sebagaimana tertera dalam Permen PANRB No. 28/2019, maka dapat mengajukan usulan penyetaraan jabatan hingga akhir Juni 2020. Proses validasi jabatan, surat rekomendasi, hingga pelantikan dapat dilakukan setelah Juni 2020.

Baca Juga: Orang Nomor Satu di BUMN telah Digantikan, Sharon Florencia Mewujudkan...

Kemudian, terkait dengan pengelolaan manajemen SDM, khususnya bagi jabatan fungsional harus menjadi prioritas, termasuk pengembangan dan pembinaan yang meliputi karier, kompetensi, hingga kesejahteraan, guna mendukung pejabat fungsional dalam peningkatan kinerja dan pencapaian organisasi. “Mari kita pikirkan bersama, pengelolaan manajemen SDM dari basis struktural menjadi basis fungsional ini perlu disesuaikan juga,” lanjut Atmaji.

Dan yang terakhir adalah, tiap-tiap kementerian dan lembaga dalam melakukan Stuktur Organisasi dan Tata Kerja penataan organisasi/SOTK juga segera mengusulkan perubahan dengan menghapuskan jabatan administrasi yang terdiri dari eselon III, eselon IV, dan eselon V.

Baca Juga: Kementerian PANRB Dorong Transformasi Pelayanan Publik di Tubuh Kejaksaan dan...

Usulan perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja ini dibuat agar lebih ramping sesuai dengan kriteria dalam penyederhanaan birokrasi. “Karena di sinilah inti dari penyederhanaan birokrasi,” imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, Plt. Deputi bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Teguh Widjinarko menjelaskan hingga saat ini, terdapat 57 instansi yang mengajukan usulan penyetaraan jabatan. Di antaranya terdapat 33 instansi yang telah mendapatkan surat rekomendasi serta ada juga yang sedang dalam proses validasi jabatan.

Plt. Deputi bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Teguh Widjinarko. Sumber gambar : Humas Kementerian PANRB.

Ia mengatakan bahwa proses penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional ini selaras dengan proses reorganisasi dan dengan adanya rakor ini dapat mengaitkan hal tersebut.

Baca Juga: Kementerian PANRB Dorong Transformasi Pelayanan Publik di Tubuh Kejaksaan dan...

“Semoga rakor ini dapat mempercepat proses penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional,” pungkasnya.

Dalam rakor ini, materi kebijakan tata kelola SDM pasca-penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional dibawakan oleh Asisten Deputi Manajemen Karier dan Talenta SDM Aparatur Kementerian PANRB Aba Subagja.

1 2 3
Selanjutnya
Bagikan