Pengurus PBNU Banyak Diisi Politisi, Sukron Kecewa: Dulu Kan Janjinya Tidak Begitu

Terkini.id, Jakarta – Usai mengumumkan struktur pengurus PBNU periode 2022-2027, Yahya Cholil Staquf mulai banjir kritikan. Hal itu lantaran kepengurusan Gus Yahya diisi sejumlah tokoh yang merangkap jabatan politis.

Seperti Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul yang merupakan Walikota Pasuruan, Waketum PBNU Nusron Wahid yang merupakan politikus Golkar, hingga Gubernur Jatim Khofifah Indra Parawansa.

Selain itu, ada pula Wapres KH Ma’ruf Amin hingga kader PDIP Mardani Maming.

Baca Juga: Popularitas Cak Imin dan PKB Semakin Menurun Akibat Perseteruan Dengan...

Merespon hal tersebut, Pengamat Ormas dari UIN Syarif Hidayatullah, Sukron Kamil berpandangan Gus Yahya tidak sepenuhnya menepati janjinya untuk lepas dari urusan politik.

Sebab sebelumnya, pada beberapa kesempatan, Gus Yahya menyebut PBNU di bawah kepemimpinannya akan mengambil jarak dari politik praktis.

Baca Juga: Soal Perseteruan Dengan PBNU, PKB: Baik-Baik Saja

Menurut Sukron, jika Gus Yahya benar ingin menghindari politik, seharusnya pengurus PBNU tidak diisi oleh tokoh yang terafiliasi politik.

“Sebenarnya ketika Gus Yahya menjanjikan ke depan PBNU di bawah nahkoda, dia akan mengurangi kecenderungan day to day politik, saya sebenarnya ragu dan ternyata ya janji-janji itu hemat saya tidak bisa dipenuhi sepenuhnya.”

“Paling tidak, meskipun sebagaimana yang kita bisa baca, yang penting, dia kira-kira tidak satu aliran politik masuk, tetapi ada banyak faksi-faksi politik,” ujar Sukron dikutip dari Kumparan.com pada Kami 13 Januari 2022.

Baca Juga: Soal Perseteruan Dengan PBNU, PKB: Baik-Baik Saja

Lebih lanjut, Sukron menyebut bahwa janji yang dulu sempat diucapkan Gus Yahya tidak sebagaimana apa yang terjadi saat ini.

“Dulu kan janjinya tidak begitu sebenarnya bahwa ada dari Golkar Nusron Wahid, ada Wagub Jateng dari PDIP dan ada tentu saja ada wapres,” tuturnya.

Sukron berpandangan, bagi kalangan tertentu, masuk dalam kepengurusan PBNU dapat menjadi legitimasi untuk mendapat jabatan politik tertentu. Sehingga pasti jabatan pengurus PBNU pasti diincar banyak pihak.

“Ya hemat saya sebenarnya juga tidak mengejutkan. Pertama, saya kira PBNU ini hingga hari ini, saya kira ya bagi kalangan-kalangan tertentu alat bagi mobilitas vertikal atau legitimasi bagi kalangan tertentu untuk masuk untuk memperoleh jabatan politik tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung,” tuturnya.

Sebab, menurut dia, dengan adanya restu PBNU, maka akan mempermudah seseorang mendapat jabatan. Ia mencontohkan jabatan di Kemenag yang mungkin mudah didapatkan.

Bagikan