Permantap pengawasan di TPS, Panwaslu Jeneponto bentuk PTPS

Rapat Koordinasi pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara di ruang media center kantor Panwaslu Jeneponto, di jalan Ishak Iskandar kelurahan Empoang,Kecamatan Binamu, Senin,21 Mei 2018/Syarief
Rapat Koordinasi pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara di ruang media center kantor Panwaslu Jeneponto, di jalan Ishak Iskandar kelurahan Empoang,Kecamatan Binamu, Senin,21 Mei 2018/Syarief

Terkini.id,Jeneponto – Panitia pengawas pemilihan umum (Panwaslu) Kabupaten Jeneponto menggelar rapat koordinator (Rakor) pembentukan pengawas tempat pemungutan suara (TPS), di ruang media center kantor Panwaslu Jeneponto, di jalan Ishak Iskandar kelurahan Empoang,Kecamatan Binamu, Senin, 21 Mei 2018.

Rakor yang dihari ketua,  pimpinan dan Kasek Panwaslu Jeneponto dan 33 pimpinan Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Jeneppnto itu membahas terkait pedoman pembentukan Pengawasa Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di 636 di Kabupaten Jeneponto.

Ketua Panwaslu Jeneponto Saiful,SH, menyampaikan bahwa pembentukan PTPS tersebut sesuai dengan kewenangan, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

“Selain itu juga perintah dari  Peraturan Bawaslu Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota, PanitiaPengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara,” jelas Saiful

Pada kesempatan itu, kordiv HPP Panwaslu Jeneponto itu menegaskan agar perekrutan PTPS dapat berproses dengan transparan.

“Kami harap perekrutan PTPS ini berjalan dengan transparan,tidak boleh ada interpensi dari manapun dalam menetepkan PTPS ini, tetap menjaga integritas kita sebagai penyelenggara pengawasan pemilihan,” kata Saiful

Sementara, Pimpinan Panwaslu Jeneponto Kordiv SDM dan Organisasi, Sampara Halik menyampaikan pedaman juknis pembentukan pengawas tempat pemungutan suara.

“Perekrutan PTPS ini dilakukan olej Panwaslu Kecamatan dengan membentuk pokja, perekrutan akan berlangsung selama 14 hari, tahapannya yakni, Pengumuman pendaftaran  21 hingga 25 Mei 2018, Pendaftaran dan penerimaan  21 – 27 Mei 2018, Penelitian Kelengkapan berkas persyaratan administrasi  21 hingga 27 Mei 2018, Perbaikan berkas persyaratan Tgl 28 Mei 2018.

Menurutnya, pendaftar di setiap TPS itu miniman 2 orang pendaftar dan bila tidak memenuhi, maka akan dlakukan pernjangan pendaftaran.

“Jika sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, pendaftar tidak memenuhi minimal 2 orang pendaftar per-TPS, maka perpanjangan waktu pendaftaran 29 hingga 30 Mei 2018, Tanggapan dan Masukan dari masyarakat 21-30 Mei 2018, Pengumuman Hasil Penelitian Baerkas Administrasi 31 Mei 2018, pelaksanaan Tes Wawancara 1 Juni 2018, Pengumuman Hasil Tes Wawancara 2 Juni 2018, serta Pelantikan Panwaslu Kelurahan 3 Juni 2018.

Dan yang berminat ini persyaratannya bagi Calon Pengawas TPS:

  1. Warga Negara Indonesia;
  2. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun.
  3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang
  4. Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan
  5. Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita
  6. Proklamasi 17 Agustus 1945;
  7. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
  8. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan
  9. Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraen, kepartaian, dan pengawasan Pemilu;
  10. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederarjat
  11. Berdomisili di kelurahan/Desa setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  12. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
  13. Non-aktif dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
  14. Tidak pernah dipidana penjara selama 5 tahun atau lebih, dibuktikan dengan surat pernyataan;
  15. Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
  16. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
  17. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.
Berita Terkait
Komentar
Terkini
Opini

Pilpres, Hoaks dan Darurat Literasi Digital

PILPRES  2019 mungkin arena pertarungan paling menguras energi sepanjang sejarah republik ini. Tidak hanya bagi kedua pasang kandidat dan tim pemenangan masing-masing, tetapi juga