Perwali Makassar Soal Penertiban Minuman Beralkohol Dinilai Tak Efektif

Terkini.id, Makassar – Penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Wali Kota (Perwali) Makassar ihwal penertiban minuman beralkohol (minol) dinilai tak berjalan efektif.

Sejumlah publik menyoroti izin usaha Kafe Publiq Dine & Wine yang berada di Jalan Arif Rate yang menyediakan berbagai jenis minuman keras secara bebas.

Kafe tersebut beroperasi dengan leluasa, padahal, Publiq dianggap bertentangan dengan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Wali Kota (Perwali) No 5 tahun 2011 tentang tanda daftar usaha, Bab 8 ketentuan, larangan.

Pasal 33 ayat 1 menyebut pendirian tempat usaha rumah bernyanyi keluarga, karaoke, klub malam, diskotik, dan panti pijat dilarang berada dalam radius 200 meter dari tempat ibadah dan sekolah.

Jarak antara Publiq dengan sekolah dan tempat ibadah hanya berkisar 20 meter, atau hanya bersebelahan jalan dengan tiga sekolah, di antaranya Yayasan Joseph, Taman Kanak-kanak (TK) Katolik Rajawali, Sekolah Dasar (SD) Katolik Joseph Rajawali dan SLTP Rajawali.

Ironisnya lagi, Publiq juga berhadapan dengan tempat ibadah (Gereja).

Menanggapi itu, Penjabat Wali Kota Makassar M Iqbal Samad Suhaeb mengaku, bila ada kesalahan dalam manajemen penjualan minuman beralkohol. Meskipun, kata dia, secara resmi kafe boleh menjualnya.

“Memang secara resmi penjualan minol boleh di kafe, tetapi harus minum ditempat dan tidak menyalahi aturan aturan yang berlaku,” kata Iqbal, Rabu, 19 Februari 2020.

Iqbal mengatakan bila ada kafe yang terindikasi menyalahi aturan pemerintah kota, maka harus ditutup. Apalagi kafe melakukan penjualan minol tidak sesuai dengan izin.

“Harus ditutup dan tak boleh lagi, dan menjual itu harus sesuai dengan izinnya. Kalau izinnya kafe yah harus kafe tidak boleh yang lain,” tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Kepala Satuan Pamong Praja (Satpol PP) Kota Makassar Iman Hud mengatakan hasil sidak yang telah dilakukan beberapa kali sudah cukup untuk dijadikan bahan dalam pemberian sanksi.

“Namun temuan tersebut itu diteruskan kepada instansi terkait, seperti Dinas Perdagangan, Dinas Pariwisata dan Dinas Perizinan Makassar,” kata Iman Hud.

Iman juga memastikan, pihaknya bakal sesering mungkin turun ke lapangan untuk sidak jika pemilik THM berkedok cafe itu masih tetap membandel melakukan aktivitasnya menjual minuman keras.

“Nanti kita lihat sanksi apa yang bakal kita terapkan bagi pemilik THM yang membandel, dan pasti kita masih akan turun,” ujarnya.

Komentar

Rekomendasi

Dampak Covid-19, Dispar Makassar Perpanjang Penutupan Sementara Industri Pariwisata

PMI: Stok Darah di Makassar Hanya Cukup 7-8 Hari

Deng Ical: Stok Darah di Makassar Hanya Cukup 7-8 Hari

Bersama Komunitas Dokter, Fadli Ananda Bagikan Puluhan Ribu Masker dan Hand Sanitizer ke Masyarakat

BPS Makassar Minta Masyarakat Isi Sensus Penduduk Online Saat WFH

Pemkot Makassar Mulai Pantau Pergerakan Harga Bahan Pokok Jelang Bulan Puasa

Cegah Corona dengan Gerakan Bersama, PMI Makassar Bakal Semprot Disinfektan 14 Pasar

Ketua DPW LDII Sulsel Hadiri Rakor Satgas Penanganan Covid-19

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar