Pilkada Makassar bisa ditunda dengan alasan ini

Pilkada Makassar
Pilkada Makassar

Terkini.id, Makassar – Tiga Komisioner KPU Makassar memenuhi panggilan Bawaslu Sulawesi Selatan (Sulsel), Senin 21 Mei 2018. Kehadiran mereka untuk mengklarifikasi laporan pelanggaran. KPU tetap berpedoman pada putusan MA. Tidak mau mengeksekusi putusan Panwaslu Makassar.

Klarifikasi di Kantor Bawaslu Sulsel tidak berjalan mulus. Karena dua komisioner tidak datang. “Semua harus datang bersamaan. Tidak boleh diwakili,” kata Ketua Bawaslu Sulsel Laode Arumahi kepada wartawan.

Klarifikasi Bawaslu ini penting bagi pelaksanaan Pilkada Makassar. Karena dua penyelenggara, Panwaslu Makassar dan KPU Makassar masih tetap pada keputusan masing-masing. Belum ada yang sepaham mengenai akhir penyelesaian sengketa.

“Jika setiap pihak memakai cara pandangnya sendiri dalam memaknai aturan main Pilkada, maka saya khawatir legitimasi hasil Pilkada dipertanyakan,” kata Sukri Tamma, Dosen Politik Universitas Hasanuddin kepada Makassar Terkini, Selasa 22 Mei 2018.

Pilkada adalah proses formal. Hasilnya harus terlegitimasi secara formal. Jangan ada kepentingan tertentu mencari celah atau memaknai berbeda aturan yang ada.

Menarik untuk Anda:

Jika ini terjadi, pemerintahan yang terbentuk pasca Pilkada sangat mungkin mendapat sorotan. Dianggap tidak sah. Tugas penyelenggara mencari solusi agar produk Pilkada bisa diterima semua masyarakat.

Ketidakpastian hukum seperti di Pilkada makassar saat ini bisa menjadi tolak ukur, belum siapnya penyelenggara mengatur proses demokrasi.

“Opsi untuk menunda Pilkada bisa saja dipilih. Tapi saya pikir itu adalah opsi paling akhir,” kata Sukri.

Sukri kurang setuju dengan penundaan Pilkada. Mengingat biaya dan energi yang banyak sudah dikeluarkan. Namun, semua pihak harus menerima pilihan penundaan Pilkada, jika pilihan ini diambil berdasarkan aturan yang ada. Pilihannya pun harus melalui pertimbangan yang matang.

“Harus diterima oleh setiap pihak sebagai bagian dari proses demokrasi,” ujarnya.

Ketua KPU RI Arief Budiman dalam sebuah diskusi yang direkam Rumah Pemilu mengungkapkan, menyelesaikan dugaan pelanggaran Pemilu kadang tidak sama caranya. Baik menangani pelanggaran etik, administrasi, maupun penanganan sengketa hasil.

Faktanya pada saat Pemilukada tahun 2015. Pilkada di Kabupaten Simalungun dan Kota Pematang Siantar ditunda pemilihannya selama satu tahun. Karena pemahaman stakeholder terkait pelaksanaan Pemilu tidak sama.

Pilkada Kabupaten Simalungun ditunda setelah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Sumut mengabulkan gugatan pasangan Calon Bupati Simalungun Jopinus Ramli Saragih dan Amran Sinaga. Padahal pasangan ini sudah didiskualifikasi KPU berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 194 K/pid.sus/2012.

Pada Pilkada Pematang Siantar, pasangan Surfenov Sirait-Parlindungan Sinaga juga didiskualifikasi KPU karena persyaratan pencalonan. Namun, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan mengeluarkan penetapan terhadap pasangan calon Surfenov Sirait-Parlindungan Sinaga ikut Pilkada.

Arief mengungkapkan, kasus seperti ini bisa terjadi. Karena sudah diatur, bahwa menyelesaikan dugaan pelanggaran harus lewat  Bawaslu. Kalau tidak terima bisa banding ke PTTUN. Ternyata ada yang tempuh jalur lain.

“Sehingga proses penanganan sengketa tidak lagi mengacu ke Undang Undang Pemilu, tapi mekanisme lain. Maka tahapan terlampaui,” ungkapnya.

Ini perlu jadi perhatian dan kajian semua pihak. Bawaslu, KPU, penegak hukum, dan lembaga peradilan harus memiliki pemahaman yang sama.

“Karena seringkali menyelesaikan persoalan di luar kewenangannya,” kata Arief.

Konten Bersponsor

Mungkin Anda Suka

Terus Digoda, PKB Tegaskan Komitmen Dukung Dilan

KPU Makassar Kembali Buka Konsultasi Persyaratan Pilwali

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar