Pjs Wali Kota Parepare undang pejabat daerah tetangga ajak berantas pungli

Sosialisasi berantas pungli di Parepare

Terkini.id, Parepare – Dalam rangka menghadirkan pemerintahan yang bersih dari praktik pungutan liar dan korupsi (Pungli) Penjabat Sementara Wali Kota Parepare Lutfie Natsir membuka secara resmi sosialisasi Unit Pemberantasan Pungli lingkup Provinsi Sulawesi Selatan.

Lutfie Natsir menyampaikan, dengan sosialisasi yang baru pertama kali digelar di tahun 2018 ini, Kota Parepare menjadi daerah yang pertama kali menjadi tuan rumah pelaksanaan sosialisasi Unit Pemberantasan Pungli.

“Saya mengharapkan Parepare menjadi pilot project dan menjadi daerah bebas pungutan liar di Sulawesi Selatan,” papar Luthfie.

Lutfie juga menyampaikan bahwa, sosialisasi yang diikuti oleh beberapa Kabupaten tetangga itu, digelar untuk memberikan pemahaman kepada publik yang belum paham tentang pungli dan sebagai tindakan untuk melakukan pencegahan.

Sosialisasi yang mengusung tema membangun pelayanan prima yang bebas pungli dan korupsi itu dilaksanakan di Hotel Kenari Bukit Indah Kota Parepare, Sulawesi Selatan, pada Senin 16 April 2018.

Luhfie juga merupakan Wakil Ketua Unit Pemberantasan Pungli menambahkan Luthfie, pelaksanaan sosialisasi dihadiri oleh daerah terdekat seperti Pinrang, Sidrap, Enrekang, Barru dan Parepare.

Baca :FAS pastikan maju di Pilwali 2018 Parepare

“Kami undang dari daerah yang terdekat, ada dari Enrekang, Sidrap, Pinrang, Barru, dan Parepare itu sendiri, dan pada kegiatan ini juga, kami sengaja undang kepala desa sebab dana desa yang harus transparan juga,” tegas Lutfie Natsir, sebagai PJS Wali Kota Parepare yang membuka kegiatan itu.

Ketua Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Sulawesi Selatan (Sulsel), Subhan Djoer yang juga hadir membawakan materi dalam paparannya menjelaskan peranan Ombudsman RI pada Unit PP.

Dia menyampaikan, keberadaan Ombudsman hadir untuk menerima keluhan dari masyarakat terikait pelayanan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.

“Ombudsman RI merupakan lembaga yang sengaja dibentuk pemerintah yang bertujuan menerima keluhan dari masyarakat mengenai hal-hal yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, berperan hadir membangun pelayanan prima yang bebas pungli dan anti korupsi untuk pelayanan yang lebih baik khususnya di Wilayah Sulawesi Selatan,” jelas Subhan Djoer.

Ketua Panitia Sosialisasi, AKBP Markilat Heru Prasetyo menyampaikan sosialiasi yang digelar tidak hanya pada kegiatan tetapi juga berlanjut pada seluruh yang melakukan pelayanan pada masyarakat.

Baca :21 imam masjid di Parepare bakal diberangkatkan umrah April 2017

“Kita berharap sosialisasi ini akan terus berlanjut apakah ada progres di masing masing dinas yang memiliki pelayanan pada masyarakat. Kita juga berharap setelah sosialisasi ini ada gerakan perubahan meskipun tidak drastis tapi harus ada perubahan di setiap setiap kantor yang melakukan pelayanan,” jelas AKBP Heru.

Di akhir acara, Pjs Wali Kota Parepare menyematkan pin anti pungli kepada perwakilan peserta sosialisasi dan dilanjut dengan pembacaan secara bersama deklarasi anti pungli.

PenulisArsyad