PKS Mendadak Beri Selamat ke Seluruh Rakyat Indonesia! Wah, Ada Apa nih? Kabar Baikkah?

Terkini.id, Jakarta – Baru-baru ini, fraksi PKS DPR RI mendadak memberi selamat kepada seluruh rakyat Indonesia.

Loh, ada apa? Apakah artinya ada kabar baik?

Usut punya usut, ucapan selamat itu atas keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. MK menyebut Omnibus Law atau UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat.

Baca Juga: Soal Presidential Threshold, Pengamat: Bila Jokowi Mau, Ini Urusan Mudah

“Selamat kepada MK, selamat kepada seluruh rakyat Indonesia atas putusan ini!” seru ketua fraksi PKS, Jazuli Juwaini pada Jumat ini, 26 November 2021, dikutip terkini.id dari Voi.

“Kami berharap Pemerintah kembali kepada kebijakan yang benar-benar pro rakyat dan pro kemandirian nasional.”

Baca Juga: Ratusan Ribu Buruh Bakal Kepung Istana 7 Desember, Buntut Putusan...

Anggota Komisi I DPR itu berharap Pemerintah tunduk dan patuh dengan poin lain putusan MK untuk menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas serta tidak dibenarkan pula menerbitkan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja.

“Saya kira jelas pesan putusan tersebut, pelaksanaan UU Cipta Kerja harus di-stop terlebih dahulu menyangkut kebijakan strategis di berbagai bidang berdasarkan prinsip kemaslahatan umum.”

Jazuli menambahkan, meskipun MK sudah menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat atau inkonstitusional sepanjang tidak diperbaiki oleh pembentuk UU, putusan itu harus dimaknai secara bijak oleh pemerintah sebagai inisiator dan pelaksana. Bahwa, kata Jazuli, secara keseluruhan UU tersebut memang cacat dan bermasalah.

Baca Juga: Ratusan Ribu Buruh Bakal Kepung Istana 7 Desember, Buntut Putusan...

Selain itu, lanjutnya, yang mendasar adalah merugikan kepentingan rakyat luas, seperti buruh, petani, nelayan, penyandang disabilitas dan lain-lain.

Oleh sebab itu, Jazuli mengingatkan putusan MK bahwa UU Cipta Kerja harus diperbaiki dalam jangka waktu dua tahun. Jika tidak, maka menjadi inkonstitusional permanen.

“Dalam hal ini, Pemerintah dan DPR harus menangkap pesan subtansial di luar formil pembentukan bahwa UU ini bermasalah dan tidak berpihak kepada rakyat, maka jika perbaikan dilakukan harus jelas pesan keberpihakan tersebut.”

Legislator dapil Banten itu menilai putusan MK tersebut memenuhi rasa keadilan dan menjawab kegelisahan masyarakat luas terhadap pemberlakuan UU Cipta Kerja.

“Dengan alasan yang sama Fraksi PKS secara bulat menolak UU tersebut saat pengesahan di DPR.”

Bagikan