Makassar Terkini
Masuk

PMK 30 Tahun 2019 Berlaku, Dokter Ini Ungkap Berbagai Permasalahan yang Muncul

Terkini.id, Jakarta – Terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 30 Tahun 2019 menggantikan PMK Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit menimbulkan pro kontra dan menyita perhatian public terutama bagi insan kesehatan. 

Mahasiswi Magister Kedokteran Gigi, Universitas Hasanuddin, drg. Tirta Asprimi Angraeni Sp. KG menilai lima tahun implementasi PMK nomor 56 sepertinya bukanlah waktu yang cukup untuk dapat secara optimal diterapkan lalu kemudian dievaluasi khususnya di daerah.
 
“Publik bisa saja kembali mempertanyakan substansi dan tujuannya, mengingat dampak yang muncul dari peraturan tersebut menimbulkan semakin banyaknya permasalahan kesehatan dan semakin berjaraknya masyarakat dengan akses pelayanan kesehatan yang bermutu,” ungkapnya. 

Menurut Tirta, hal yang paling mendasar yang perlu dilakukan adalah bagaimana ketersediaan akses masyarakat terhadap mutu pelayanan kesehatan. Mutu pelayanan terkait tidak hanya infrastruktur dan alat kesehatan tapi jauh dari pada itu bagaimana sebuah rumah sakit dapat menyediakan sumberdaya manusia kesehatan. 

Terutama akses pelayanan tenaga medis khususnya dokter. Seperti dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis.

Juga yakni yang paling ironis dalam data lampiran PMK menurut Owner RS. Sandi Karsa Makassar yakni tidak ada satupun dokter gigi spesialis yang wajib ada pada rumah sakit Kelas B, bahkan Rumah Sakit Kelas A sekalipun. 

“Hal ini tentu tidak sesuai dengan dasar filosofis memberikan pelayanan kemasyarakat berbasis kompetensi medis, sehingga rumah sakit yang semestinya memberikan pelayanan lebih holistik, terintegrasi lintas spesialis dan lebih modern akan sulit tercapai, ” kata Tirta.

Mahasiswa semester satu Pasca Sarjana Kedokteran Gigi, Universitas Hasanuddin mencoba membagikan detail penguatan mutu pelayanan medis yang tercantum dalam PMK No.56 Tahun 2014 dan PMK No.30 Tahun 2019 khususnya keberadaan dokter gigi spesialis, menurutnya akan Nampak penurunan drastis. 

Dalam PMK No.56 untuk kualifikasi rumah sakit kelas C Pelayanan Medik Spesialis Gigi dan Mulut paling minimal satu pelayanan medis spesialis gigi. Kata paling “minimal” dalam redaksi kalimat tersebut mengisyaratkan terbukanya ruang kebijakan Rumah Sakit dan potensi untuk terpenuhinya pelayanan medik spesialis gigi secara holistic care atau pelayanan menyeluruh. 

“Oleh karena itu gambaran tersebut di atas menimbulkan sebuah pertanyaan besar, apakah di negeri ini masih dibutuhkan dokter Gigi ? Apakah terbitnya PMK No.30 ini benar-benar berbasis kebutuhan masyarakat, memiliki naskah akademik, dan mempertimbangkan data base dan perkembangan penyakit gigi dan mulut di masyarakat,” terangnya.

Ia pun berharap Indonesia pada masa yang akan datang dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan secara utuh, melewati segala batas yang merintangi: batas geografis, batas-batas kepentingan politik, batas-batas apapun yang menghambat sinergitas sehingga segala kebijakan demi kepentingan masyarakat dapat lahir secara tepat guna.