Politikus Nasdem: ke toilet saja bayar, apalagi berpolitik

Ketua Bidang Media Dewan Pimpinan Wilayah Nasdem Sulsel, Muh Rajab

terkini.id, Makassar – Praktik politik uang oleh partai politik (parpol), menjadi isu hangat yang banyak dibincangkan. Ketua Bidang Media Dewan Pimpinan Wilayah Nasdem Sulsel, Muh Rajab, menilai mahar politik adalah istilah lain dari politik transaksional, money politic, yang tidak boleh dilakukan.

“Memilih kepala daerah merupakan memilih pemimpin di daerah. Pemimpin dalam masyarakat adalah sesuatu yang terhormat, maka kepemimpinan harus diraih dengan cara-cara yang terhormat,” kata Rajab, Senin 15 Januari.

Hal ini disampaikan Rajab menanggapi pengakuan La Nyalla Mattalitti yang dimintai uang Rp 40 miliar oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk maju pada Pilkada Jatim. Disebutkan, uang itu untuk keperluan pembiayaan saksi di tempat pemungutan suara.

Juru Bicara Nasdem Sulsel ini kemudian menjelaskan, dalam pandangan Partai Nasdem, politik harus dibangun tanpa mahar. Dalam penentuan calon di setiap level pemerintahan, Nasdem memberikan rekomendasi dukungan tanpa harus dibayar.

Hal ini penting, sebab jika seorang calon pemimpin, untuk mendapatkan kedudukan kepemimpinannya harus merogoh kocek yang besar, maka ketika terpilih yang pertama kali difikirkan adalah bagaimana mengembalikan kocek yang telah dikeluarkan.

Menarik untuk Anda:

Penilaian lain terkait mahar politik, menurut eks Ketua HMI Cabang Palopo ini adalah; Mahar politik hanya akan menghasilkan kesepakatan ‎semu antara pemberi donasi dan penerima donasi di mana kesepakatan akan berakhir dengan tindakan balas budi jika berhasil keluar sebagai pemenang pemilu.

“Jika praktik itu terjadi, ‎maka akan tercipta efek domino yang saling menguntungkan antara calon dan parpol apalagi melibatkan donasi dari korporasi sebagai pihak ketiga, itu akan sangat merugikan keuangan negara dan kedaulatan rakyat,” ujarnya.

Meski demikian, Rajab tidak menapikkan jika dalam politik ada yang namanya “Cost Politic”, atau biaya operasinal politik. Uang yang dikeluarkan untuk membiayai kegiatan partai secara langsung. Dan itu bersumber dari iuran anggota dan sumbangan yang tidak mengikat.

Rajab juga menyatakan bahwa, Nasdem mengelola dana partai yang sumbernya dari sumbangan anggota dan pihak ketiga.

“Cost politik itu sah dilakukan. Ke toilet saja pakai biaya, apalagi politik,” pungkasnya.

Konten Bersponsor

Mungkin Anda Suka

Gubernur Sulsel Laporkan Kondisi Persiapan Tahapan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

Tito Karnavian Beri Arahan Rapat Persiapan Pilkada Serentak

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar