Ponsel Black Market Kini Bisa Dicek, Begini Penjelasan Komenkominfo

Ponsel Android (ist0

Terkini.id, Jakarta – Para pedagang diimbau untuk mengecek nomor IMEI ponsel yang sedang dijual.

Sebab, bila nantinya aturan International Mobile Eqiupment Identity (IMEI) berlaku, maka perangkat yang diketahui black market (BM), bisa tidak terhubung dengan layanan operator seluler.

Dirjen SDPPI Kementerian Komunikasi dan Informatikasi (Kominfo) Ismail mengatakan bagi para pedagang kecil yang masih memiliki stok ponsel belum laku terjual, diimbau untuk dilaporkan dulu ke Kementerian Perindustrian.

Nantinya, pemerintah akan menyediakan aplikasi khusus untuk pelaporan nomor IMEI dari pedagang ini. Saat ini, aplikasi yang dimaksud tersebut belum dipublikasikan oleh pemerintah.

“Kita rencanakan. Para pedagang itu diberi kesempatan untuk melaporkan atau mungkin lebih teknisnya, para pedagang itu mengecek stoknya, apakah IMEI-nya sudah terdaftar atau tidak di Kementerian Perindustrian,” tuturnya di Jakarta.

“Misalnya, dia punya 10 unit ponsel, dia periksa, ternyata delapannya sudah ada di Kementerian Perindustrian, barangkali di TPP Impor atau TPP Produksi, salah satu dari itu sudah aman yang berarti HP yang legal,” lanjut Ismail seperti dilansir dari detikcom.

Sementara, jika dua ponsel pedagang ini rupanya yang nomor IMEI-nya tidak terdaftar di pemerintah, maka itu harus dilaporkan dulu.

“Nanti dibuatkan aplikasi untuk memudahkan pedagang untuk melaporkan itu,” sebut Dirjen SDPPI ini.

Lalu, apa perlakuannya untuk HP yang tidak terdaftar?

Ismail mengungkapkan pemerintah yang dalam aturan IMEI tengah digodok oleh Kementerian Kominfo, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan sedang mendiskusikan nasibnya.

“Ada beberapa opsi, bisa dipilih tapi bukan berarti diputuskan nanti seperti apa, misalnya bisa dijual tapi bayar pajak misalnya. Bagaimana cara bayarnya untuk memudahkan para pedagang atau misal tidak dibayar, didaftarkan saja, itu masih kami diskusikan,” tutur Ismail.

Opsi-opsi tersebut dipertimbangkan oleh pemerintah agar nantinya aturan IMEI ini tidak berujung dengan kerugian bagi para penjual ponsel, khususnya para pedagang kecil yang tersebar di daerah-daerah.

Sejauh ini tiga kementerian ini masih menggodok regulasi IMEI. Rencananya, 17 Agustus nanti menjadi momen penandatanganan masing-masing peraturan menterinya. Untuk implementasi, Ismail menyebut hal itu masih terus dibahas di lintas kementerian, termasuk dengan pihak terkait.

Komentar

Rekomendasi

Sempat Sebut Virus Korona sudah Dikendalikan, Dokter Ahli Ini Malah Tertular lewat Mata

Alasan-alasan Virus Corona Berasal dari Lab Senjata Biologi China di Wuhan yang Bocor

Ngerinya Penyebaran Virus Corona: China Batalkan Perayaan Imlek, 1.400 Orang Terinfeksi

Ada Dugaan Korupsi Miliaran Rupiah di Perumda Air Minum Kota Makassar

Himasera FSD UNM Gelar Pameran bersama Seni Rupa Art Collabs 2020

Mahasiswa Seni dan Guru Seni Budaya Se-Makassar Ikuti Seminar Kewirausahaan Himasera FSD UNM

Basarnas Hentikan Pencarian Petani Rumput Laut yang Tenggelam di Jeneponto

Beredar Video Perawat di China Menangis Histeris, Diduga Frustasi Tangani Pasien Virus Corona

Ogah Nikahi Pacarnya, Pria Ini Sengaja Mencuri dan Masuk Penjara

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar