Posting Status Pro Khilafah, PNS Kemenkumham Ini Dicopot dari Jabatannya

Khilafah
Pengikuti paham khilafah. (Foto: ilustrasi)

Terkini.id, Jakarta – Seorang PNS di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI terkena sanksi disiplin lantaran memposting status pro khilafah di media sosialnya.

Sanksi disiplin tersebut berupa pencopotan jabatan dari aparatur sipil negara. Sanksi itu dikeluarkan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Tjahjo Kumolo.

Tjahjo Kumolo tak menyebut secara detail identitas sang PNS. Kendati demikian, ia telah memastikan bahwa yang bersangkutan merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kemenkumham Balikpapan.

“Salah satu pegawai di Kanwil Kumham di Balikpapan. Saya minta pada Irjen untuk mengusut dan langsung dinonjobkan,” kata Tjahjo di Jakarta, seperti dilansir dari CNN Indonesia, Rabu, 16 Oktober 2019.

Pada kesempatan itu, Tjahjo juga memperlihatkan bukti tangkapan layar dari status unggahan sang PNS. Dalam unggahan statusnya, PNS tersebut memposting kalimat ‘Era Kebangkitan Khilafah telah Tiba.”

Ia pun menegaskan tak akan memberi memberi toleransi bagi para ASN yang menolak Pancasila di Indonesia.

“Kalau ada yang nyinyir apalagi memasalahkan ideologi Pancasila, menyebarkan ideologi lain selain Pancasila, ya kami nonjobkan,” ujar Mantan Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.

Pihaknya, kata Tjahjo, juga membuka peluang untuk memecat ASN di lingkungan Kemendagri, Kemenkumham, dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) lain yang pro khilafah.

Berita Terkait
Komentar
Terkini
Politik

Ketua DPRD Sidrap Definitif Ditetapkan

Terkini.id, Sidrap – Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Sidrap yang digelar, Kamis 14 November 2019 akhirnya mengumumkan mantan Sekda Sidrap H Ruslan sebagai Ketua DPRD