PPI Desak Pimpinan DPRD Jeneponto Segera Proses Pelantikan Ketua Baru

PPI Jeneponto
Ketua Parlemen Pemuda Indonesia (PPI) Jeneponto Alim Bahri

Terkini.id, Jeneponto – Lahirnya Keputusan Penggantian Pimpinan DPRD Jeneponto dari Partai Gerindra yang notabene adalah Ketua DPRD Jeneponto, tentu menjadi perhatian dan buah bibir bagi segenap masyarakat baik di tingkat elit maupun level grass root, terlebih para pegiat demokrasi dan pemerintahan.

Secara konstitutional, prosedur pengangkatan Pimpinan DPRD di tingkat kabupaten/kota diharuskan dari partai politik peserta Pemilu yang memperoleh suara/kursi terbanyak pada pemilu legislatif dalam satu wilayah kabupaten/kota.

Usulan Pimpinan DPRD dari partai politik memang adalah salah satu legal mekanisme pemberhentian dan/atau pengangkatan anggota DPRD menjadi Pimpinan DPRD. Namun, Pergantian Pimpinan DPRD Jeneponto sampai sekarang berpolemik.

Melihat kondisi yang terjadi di DPRD Jeneponto sejak terbitnya Surat Keputusan DPP Partai Gerindra yang manganulir SK tentang usulan pimpinan DPRD sebelumnya, Ketua Parlemen Pemuda Indonesia (PPI) Jeneponto Alim Bahri angkat bicara.

“Dengan Keluarnya SK DPP Gerindra SK No: 08-0456/Kpts/DPP-Gerindra/2019 tentang Pimpinan DPRD dan Ketua Fraksi Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan Periode TA.2019-2024, dimana tertuang dalam diktum 1, mencabut Surat Keputusan DPP Partai Gerindra No:08-0186/Kpts/DPP-GERINDRA/2019 tertanggal 16 Agustus Tahun 2019, jelas Ketua DPRD Jeneponto sekarang sudah tidak legal secara konstitutional,” ujar Alim, Kamis, 10 Oktober 2019.

Menarik untuk Anda:

Menurutnya, ketentuan atas perkara usulan pemberhentian dan/atau pengangkatan Pimpinan DPRD, memiliki konsekuensi hukum dan politik, dimana Pimpinan DPRD berkewajiban untuk melakukan pengumuman Surat Keputusan partai politik atas usul pemberhentian/pengangkatan secara kelembagaan melalui forum/sidang paripurna DPRD.

“Selanjutnya Pimpinan DPRD menyampaikan pemberitahuan kepada Gubernur melalui Bupati untuk  menindaklanjuti keputusan DPRD tersebut, melalui prosedur yang berlaku dalam rangka peresmian pemberhentian dan pelantikan anggota DPRD menjadi Pimpinan DPRD dan/atau Ketua DPRD Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan,” ujarnya.

Dia mengharapkan, Pimpinan dan Sekretariat DPRD saat ini bisa bijak untuk melakukan upaya serius dalam menindaklanjuti rekomendasi partai politik, termasuk tentang usulan pengangkatan pengganti Pimpinan DPRD Kabupaten Jeneponto.

“Demi kepentingan menjamin stabilitas kelangsungan pemerintahan daerah yang tertib perundangan secara konsekuen, maka PPI mendesak, Gubernur Sulsel dan Pimpinan DPRD Jeneponto agar dapat memproses kelengkapan administrasi peresmian pemberhentian dan pengesahan serta pelantikan Ketua DPRD Jeneponto yang secara institutional sah sebagai pengganti salah satu pimpinan DPRD saat ini,” tegasnya.

Konten Bersponsor

Mungkin Anda Suka

Satu Anggota DPRD Jeneponto Positif, 2 Staf Reaktif

Terjadi Kebakaran di Dapilnya, Syamsuddin Karlos Langsung ke Lokasi Bantu Korban

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar