Ini Provinsi yang Paling Siap Jadi Ibu Kota Negara Menurut Presiden Jokowi

Ibu Kota
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau calon Ibu Kota Negara di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. (foto: Antara)

Terkini.id, Gunung Mas – Dalam kunjungannya ke Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dalam rangka meninjau lokasi calon Ibu Kota Negara yang baru, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, Gunung Mas sebagai wilayah yang paling siap menjadi Ibu Kota Negara.

“Mau minta 300.000 hektar siap di sini, kurang masih tambah lagi juga siap,” kata Jokowi dikutip dari Antara, Rabu 8 Mei 2019.

Kabupaten Gunung Mas, kata Jokowi, memiliki resiko bencana yang kecil. Namun dia menjelaskan untuk pembangunan kesiapan infrastruktur harus dibangun dari awal.

“Saya ini ke lapangan hanya satu (tujuan), mencari ‘feeling-nya’. Biar dapat ‘feeling-nya’. Kalau sudah dapat ‘feeling-nya’ nanti kalkulasi dan hitung-hitungan dalam memutuskan akan lebih mudah. Kalau ke lokasi saja belum, dapat ‘feeling’ dari mana,” kata Jokowi.

Namun, soal kelayakan, Jokowi menjelaskan, saat ini masih dalam kalkulasi, kajian, dan dalam hitung-hitungan karena banyaknya aspek pertimbangan.

“Sekali lagi ini menyangkut aspek yang tidak satu dua. Urusan banjir mungkin di sini tidak, ya kan. Urusan gempa di sini tidak. Tapi apa, kesiapan infrastruktur harus dimulai dari nol lagi, ya kan. Itu juga salah satu pertimbangan-pertimbangan masalah sosial politiknya, masalah sosiologi masyarakatnya, semuanya, semuanya dilihat semuanya,” ujar Presiden.

Perbandingan Balipapan dan Gunung Mas menurut Jokowi

Jokowi mengatakan, terdapat kelebihan dan kekurangan dari lokasi di Bukit Soeharto, Balikpapan, Kalimantan Timur, dengan di Kabupaten Gunung Mas itu yang saat ini menjadi kandidat lokasi Ibu Kota baru.

Salah satu minus di Balikpapan, kata Jokowi, adalah airnya yang asin, dan di sana juga masih banjir. Sementara di Kalimantan Tengah, ia mengatakan, saat Presiden pertama RI Soekarno memilihnya, pasti memiliki sejumlah alasan khusus.

“Enggak mungkin sebuah keputusan itu disampaikan tanpa sebuah argumentasi data, fakta-fakta lapangan yang matang,” kata Jokowi dalam pernyataan tertulisnya lewat Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden.

Dalam peninjauan ini Kepala Negara didampingi Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.

Kemudian Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN Sofyan Djalil, Staf Khusus Presiden Sukardi Rinakit, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran, dan Bupati Gunung Mas Arton Dohong.

Berita Terkait