Puluhan Mahasiswa Bulukumba Bentrok Dengan Polisi di DPRD Sulsel

Puluhan mahasiswa yang mengatas namakan, Kerukunan Keluarga Mahasiswa Bulukumba menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor DPRD Sulsel, Senin 1 April 2019. /Nasruddin

Terkini.id — Puluhan mahasiswa yang mengatas namakan, Kerukunan Keluarga Mahasiswa Bulukumba menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor DPRD Sulsel, Senin 1 April 2019.

Aksi tersebut bentrok dengan aparat kepolisian. Bentrokan bermula, saat pendemo membakar ban bekas di depan pintu masuk gedung DPRD, namun pihak kepolisian dibantu beberapa staf dan keamanan DPRD memadamkan api tersebut.

Kemudian mahasiswa ingin kembali membakar ban, namun dihalang oleh pihak kepolisian, staf dan pihak keamanan DPRD Sulsel. Saling dorong pun terjadi, sempat terjadi adu jotos, bahkan ada yang mengalami luka di bagian hidung.

Di antara mahasiswa itu, ada yang menerobos masuk ke dalam gedung DPRD, ingin menemui anggota dewan yang bertugas di Komisi E. Namun mereka kembali keluar dan kembali terjadi adu mulut dengan pihak kepolisian, staf dan pihak keamanan DPRD.

Bentrok pun meredup ketika, Wakil Ketua DPRD Sulsel, Ni’matullah Erbe menemui puluhan mahasiswa tersebut, kemudian mereka kembali menggelar orasi.

“Kami ingin bertemu dengan Ketua Komisi E,” kata Jendral Lapangan Aksi Unjuk Rasa, Arnandi Aksa.

Sementara itu, Ni’matullah menjelaskan bahwa tidak ada satupun pimpinan maupun anggota Komisi E yang berada di DPRD.

“Tidak ada pimpinan dan anggota Komisi E, mungkin mereka sedang kampanye. Perlu juga kali tahu (para mahasiswa), anggota dewan itu tidak sama dengan PNS harus selalu ada kantor. Kalau anggota dewan kalau tidak ada agenda tidak mesti masuk kantor,” jelas Ketua DPD Partai Demokrat Sulsel ini.

Hanya saja, mahasiswa bersikeras untuk dihadirkan pimpinan atau anggota Komisi E. Kemudian staf DPRD mencoba menghubungi salah satu anggota Komis E, Jafar Sodding.

Adapun tuntutan Kerukunan Keluarga Mahasiswa Bulukumba yakni, Copot kepala dinas Bulukumba, Kepala PKM Herlang (mutasi keluar daerah) dan copot Koordinator Perawat PKM Herlang (mutasi keluar daerah).

Sementara itu, Jafar Sodding menjelaskan bahwa persoalan copot-mencopot sesuai dengan tuntutan mereka, bukan kewenangan DPRD Sulsel maupun Gubernur.

“Yang punya kewenangan mencopot itu bupati,” pungkasnya.

Komentar
Terkini