Puluhan Pendamping UMKM se Sulselbar Uji Kompetensi Berbasis SKKNI

Uji kompetensi bagi konsultan pendamping UMKM se Sulselbar

Terkini.id, Makassar – Sebanyak 40 konsultan pendamping UMKM dari berbagai Kabupaten/Kota di Sulsel dan Sulbar mengikuti uji kompetensi, mulai 13 hingga 16 Agustus 2018 di Hotel Ramayana Makassar.

Kegiatan ini dilaksanakan Kementerian Koperasi dan UKM bekerjasama dengan BNSP, LSP PI dan ABDSI. Kegiatan ini merupakan uji kompetensi yang kedua setelah sebelumnya dilaksanakan uji kompetensi di Bogor.

Selanjutnya direncanakan akan diselenggarakan uji kompetensi di Pontianak, Solo dan Mataram.

Kepala Bidang Kelembagaan Pendampingan Usaha Kemenkop dan UKM, Rizal Usman menyampaikan, melalui uji kompetensi SKKNI pendamping UMKM diharapkan menjadi sarana meningkatkan profesionalisme konsultan pendamping UMKM sekaligus memperkuat pasar jasa pendampingan UMKM.

“Kementerian Koperasi dan UMKM berkomitmen terus mendorong penguatan peran pendamping dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing UMKM,”ujarnya.

Di samping itu, para konsultan ini setelah lulus uji kompetensi diharapkan dapat meningkatkan kapasitas SDM UMKM.l,”tambahnya.

Sementara itu, Abdul Kadir Damanik, Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM, mengatakan, profesi konsultan pendamping UMKM ini sama pentingnya dengan profesi lainnya. Profesi yang amat dibutuhkan dalam membangun karakter SDM UMKM.

“Dengan jumlah usaha mikro yang mencapai 62.9 juta lebih, maka profesi pendamping UKM ini menjadi industri tersendiri,”katanya.

Uji kompetensi ini digelar dengan terbitnya Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 181 tahun 2017 pada 19 Juni tahun 2017.

Keputusan ini mengatur tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen Bidang Pendampingan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Sebelumnya, pengembangan Pendamping UMKM ini berawal dari terbitnya Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No: 02/Per/M.KUMKM/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Pendampingan Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil.

Berhubung bidang UMKM ada kementerian yang mengurusi, maka Menteri Tenaga Kerja memutuskan pemberlakuan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional ditetapkan oleh Menteri Koperasi dan UKM sesuai tugas dan fungsi.

Karenanya, diterbitkanlah Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No: 04 tahun 2018 tentang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendamping Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sulsel diwakili kepala UPT PLUT,Andi Diah mengapresiasi digelarnya uji kompetensi bagi pendamping UMKM.

“peningkatan kapasitas bagi konsultan pendamping UMKM ini penting untuk membantu UMKM naik kelas,”katanya.

Berita Terkait