PWG Makassar: Kampung KB Butuh Intervensi Lintas Sektor

Terkini.id, Makassar – Peningkatan peran Kampung Keluarga Berencana (KB) di Sulawesi Selatan membutuhkan peran serta lintas sektor.

Hingga tahun ketiga terbentuknya Provincial Working Group (PWG) Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) peran lintas sektor cukup meningkat, meskipun masih ada institusi yang sebenarnya lebih dominan lagi berperan, masih diharapkan lebih aktif lagi terlibat.

Keterlibatan itu antara lain berkaitan dengan sinergitas Program Keluarga Harapan (PKH) dan program Dinas Pemberdayaan Perempuan pada program Kampung KB.

Hal itu mengemuka dalam rapat Kelompok Kerja Advokasi PWG Makassar 2019 di Hotel Amaris Makassar, Rabu, 30 Oktober 2019.

Pertemuan ini dibuka Kepala Perwakilan BKKBN Sulsel Hj Rini Riatika Djohari, S.E dihadiri Kepala Dinas Penduduk dan Catatan Sipil (Kadis Dukcapil) Sulsel Sukarniaty dan Mr.Robb, salah seorang tenaga asing di tim Pilihanku, Sekretaris PWG Rahman, anggota PWG Nawir Sikki, Ketua Ikatan Penulis Keluarga Berencana (IPKB) Sulsel, anggota Karang Taruna dan sejumlah undangan.

Pertemuan ini dimaksudkan, terciptanya kebijakan dan peraturan yang mendukungan pelaksanaan program KKBPK di lapangan.

Tersedianya sumber daya yang dibtuhkan, baik dari segi anggaran, kecakapan, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program KKBPK.

Juga, terbentuknya kerja sama dan koordinasi yang baik antarlembaga dalam memadukan setiap program pengembangan yang ada di Kampung KB.

Rini Riatika Djohari dalam pertemuan sehari itu mengatakan, pengendalian penduduk sesuai undang-undang merupakan kewajiban pemerintah.

Oleh sebab itu, kata dia, adanya Program KKBPK mengandung manfaat keterlibatan lintas sektoral, bukan hanya dibebankan kepada BKKBN.

“Anggaran memang berlebih, tetapi penduduk juga jauh lebih bertambah. Sehingga berapa pun anggaran yang digelontorkan kepada BKKBN tetap tidak mencukupi,” kata Rini.

Walaupun setiap kabupaten/kota sudah memiliki anggaran di APBD masing-masing, namun masih diperlukan kerja sama yang sinergis dengan DPRD.

Hal itu dimaksudkan untuk lebih meningkatkan pelaksanaan program bagi menyukseskan program KKBPK di Sulsel.

M.Nawir Sikki dari Tim Pilihanku mengatakan, tantangan dalam pelaksanaan program KKBPK di Sulsel adalah kelompok kerja (Pokja) ini masih ada belum lengkap.

Dari 24 kabupaten/kota, 14 kabupaten sudah ada Pokja yang permanen dan dilengkapi surat keputusan (SK) bupati/wali kota, sedangkan 10 kabupaten lainnya masih bersifat sementara, belum diikat dalam satu SK.

“PWG kita masih termasuk yang terbaik. Namun, kita memerlukan Pokja sebagai instrumen advokasi dan akselerasi yang baik. Kabupaten/kota hendaknya daoat segera membentuk Pokja dan penganggarannya pun dapat diakomodasi melalui APBD. Kehadiran Pokja dapat mendukung pengembangan dan peningkatan peran Kampus KB,” ujar Nawir.

Menurut dia, tantangan ke depan adalah masalah kelembagaan sebagai wadah untuk melakukan monitoring program KKBPK yang lebih terstruktur.

Bagi provinsi, bagaimana dapat mengarahkan kabupaten/kota mendukung dengan fasilitas untuk mendukung program KKBPK.

Juga yang tidak kalah pentingnya adalah memberikan insentif kepada petugas KB melalui APBD.

Mr. Robb salah seorang eksper asing di Progtam Pilihanku menyarankan, dalam program Pilihanku di Sulsel bagaimana membuat rencana ke depan dengan semua District Working Group (DWG) yang ada di kabupaten/kota. Harus ada instrumen untuk membantu DWG.

“Selama tiga tahun di Sulsel saya mengharapkan ada DWG model dan ada aksi di kabupaten/kota,” kata Robb.

Berita Terkait
Komentar
Terkini
Komunitas

Besok, Pengurus Persakmi Sidrap Dilantik

Terkini.id, Sidrap - Jika tidak ada halangan Pengurus Cabang Perhimpunan Sarjana Dan Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia (Persakmi) Kabupaten Sidrap masa bakti 2019 - 2023
Politik

Ketua DPRD Sidrap Definitif Ditetapkan

Terkini.id, Sidrap – Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Sidrap yang digelar, Kamis 14 November 2019 akhirnya mengumumkan mantan Sekda Sidrap H Ruslan sebagai Ketua DPRD