Rapor Merah Periode Pertama Jokowi : Tinjauan Politik & Pemerintahan

Tulisan ini adalah kiriman dari Citizen, isi tulisan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.
Laporkan tulisan

Terkini.id, Makassar – Ahad, 20 Oktober 2019 menjadi hari kelam bagi sebagian rakyat Indonesia, pasalnya pemerintahan sebelumnya dinilai telah gagal membawa Indonesia pada kondisi yang lebih baik harus dilantik untuk yang kedua kalinya.

Lembaga Survei Parameter Politik merilis evaluasi kinerja umum Presiden Jokowi di lima tahun kepemimpinannya. Hasilnya, rakyat yang merasa kinerja Jokowi baik tidak mendekati angka 50%. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan bahwa hanya 41% saja publik menilai kinerja Presiden Jokowi baik. Dari data ini kita akan coba lebih memfokuskan pada permasalahan politik, yang hampir bisa dikatakan akar dari seluruh problem yang terjadi di negeri ini.

Diawal kepemimpinan periode pertama, Jokowi begitu percaya diri dengan jargon Kerja, Kerja, Kerja dibidang ekonomi dan Revolusi Mental dibidang politik atau pemerintahan. Revolusi Mental adalah kata yang dipilih sebagai jawaban dari maraknya kasus korupsi pada pemerintahan sebelumnya di era SBY.
Rasa percaya diri yang dimiliki rezim Jokowi tidak lepas dari bisikan atau arahan dari PDI Perjuangan yang mendaulat diri sebagai partai wong cilik, apatah lagi ada pernyataan tegas dari Megawati bahwa Jokowi walaupun telah menjadi Presiden tetapi dirinya tetap berstatus sebagai petugas partai.

Setelah lima tahun kepemimpinannya, benarkah revolusi mental telah tercapai? Agar tak disebut mengada-ada mari kita kutip data yang dikeluarkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Detik.com, sejak Era Reformasi bergulir, tepatnya dari 2002 hingga 2017, tercatat telah terjadi 341 kali perkara korupsi yang dilakukan oleh kader dari 12 partai politik. Kader PDIP menjadi jawara dengan menyumbang 120 kasus, lalu disusul Golkar dengan 82 kasus.

Angka tersebut tentu kian bertambah banyak seiring tertangkapnya sejumlah kader dari kedua parpol pada tahun 2018. Sudah ada 19 orang kepala daerah yang diciduk KPK.

Menarik untuk Anda:

Delapan orang di antaranya berasal dari PDIP, lima dari Golkar, dua dari PAN, dan sisanya masing-masing satu orang dari Nasdem, Perindo, PNA, serta Berkarya. Ini data di tahun 2018 dari kepala daerah, belum lagi dari anggota dewan dari fraksi masing-masing partai, belum lagi ditambah mega korupsi seperti kasus e-ktp yang juga menyeret nama Puan Maharani, Pramono Anung, juga Ganjar Prawono yang kesemuanya adalah politisi PDI-P.

Kemudian yang paling mengejutkan adalah kasus mega korupsi Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Kalimantan Tengah Supian Hadi telah merugikan negara sebesar Rp. 5,8 Triliun yang juga kader dari PDI-P.

Tidak cukup sampai disitu, beberapa menteri dan ketua parpol juga terpapar korupsi. Nama Lukman Hakim kian santer disebut mendapat kucuran dana kasus jual beli jabatan yang dilakukan ketua umum PPP, Romahurmurzi. Romi pun orang terdekat Jokowi. Tidak jarang mereka memamerkan kebersamaan dibeberapa kesempatan termasuk ketika Jokowi sowan ke mbah Maimoen Zoebair, dimana pada saat itu Moen salah menyebut nama dalam do’anya maka Romi yang bertugas menjelaskan ke Moen untuk “merevisi” do’anya. Imam Nahrawi, selaku mantan Menpora juga diringkus KPK sebab telah terjangkit virus Korupsi.

Revolusi mental yang digembar-gemborkan justru kontra produktif dengan berbagai kebijakan dan aturan yang dikeluarkan. Diakhir masa jabatan periode pertama contohnya, ada upaya serius dan terencana untuk melakukan pelemahan terhadap kinerja KPK, padahal negeri ini telah dilanda wabah korupsi yang telah mengakar kuat pada birokrasi pemerintahan mulai tingkat pusat hingga ke Desa.

Hal tersebut tentu mendapatkan perlawanan dari berbagai pihak, mengingat salah satu janji Jokowi saat kampanye akan melakukan penguatan terhadap KPK. Gelombang perlawanan pun dimulai, serentak mahasiswa turun di hari yang sama dengan poin tuntutan tidak jauh berbeda, membatalkan pengesahan RUU KPK. Protes keras mahasiswa ditanggapi dengan tindakan barbar dari aparat kepolisian, menelan korban jiwa, dua mahasiswa Kendari meninggal dunia karena luka tembak dari aparat.

Tidak hanya itu, dalam masa kepemimpinannya tampak jelas sikap pemerintah yang tidak serius bahkan tidak mengerti upaya Revolusi Mental yang sesungguhnya. Kita bisa menilainya dari adanya wacana sertifikasi da’i dan mubaligh, hanya da’i yang telah ditunjuk pemerintah yang boleh menyampaikan dakwah.

Kriminalisasi para Ulama yang konsen menegur, mengkritik kebijakan rezim yang dinilai dzolim kepada rakyat, penghadangan sampai pembatalan kegiatan yang dilakukan oleh ulama atau tokoh yang berseberangan dengan rezim, sebut saja Ustadz Abdul Somad, Ustadz Tengku Zulkarnain, Ust. Felix Siauw, dan tokoh intelektual Rocky Gerung.

Pemerintah tidak paham bahwa ada ruang yang kosong ditengah-tengah masyarakat, yang hanya bisa diisi oleh Agama. Umat Islam dalam proses pembentukan mental, jika tidak dibangun dari pondasi aqidah yang benar, bagaimanapun cerdasnya ia akan sangat rentan melakukan penyimpangan, atau tindakan kriminal seperti Korupsi dan sebagainya.

Disinilah peran agama dalam mendidik masyarakat. Pemerintah justru berusaha untuk memisahkan agama dari aktivitas bernegara terkhusus aktifitas politik. Lagi-lagi kita saksikan didepan mata kita, pembubaran HTI, pencekalan dan permusuhan terhadap Habib Rizieq dan FPI, padahal mereka inilah yang ikhlas tanpa dibayar, siang dan malam, berkorban harta, waktu dan tenaga untuk melakukan perbaikan akhlak/mental ditengah-tengah masyarakat. Mengisi ruang kosong yang ditinggalkan oleh negara.

Rezim Jokowi tidak hanya gagal melakukan Revolusi Mental dibidang politik atau birokrasi pemerintahan, lebih dari itu Jokowi tersandera oleh kerakusan elit partai yang mengontrol kerja ia sebagai Presiden. Apakah di periode ke dua ini akan ada perbaikan politik dan birokrasi pemerintahan? Sepertinya sulita atau mungkin mustahil. Bukannya pesimis, melihat formasi kabinet dan fraksi partai di DPR yang bergabung kepemerintahan, kita harus bersiap-siap menghadapi kondisi yang lebih buruk.

Oleh karena itu, rakyat Indonesia terkhusus umat Islam wajib memiliki agenda politik alternatif yang seharusnya diperjuangkan, menggantikan sistem politik yang hari ini masih bercokol di negeri ini yang terus membawa kerusakan.

Islam adalah agama paripurna yang tentunya memiliki solusi terkait seluruh problem yang ada. Pertanyaannya, apakah kita mau atau berani mengambil Islam?. Iniliah yang menjadi masalah saat ini. Wallahu A’lam.

Citizen : Abd. Rifai S.Hum (Analisis Politik Sekolah Peradaban Makassar)

Konten Bersponsor

Mungkin Anda Suka

Cek Fakta : Islam Nusantara Shalat Berlatar Belakang Salib ?

Sosok Dibalik Keberhasilan Marc Marques dan Brad Binder di MotoGP

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar