Rapor Pemerintah Jeneponto Dapat Nilai CC

Bupati Jeneponto Iksan Iskandar dalam acara pembukaan Sosialisasi hasil LAKIP/LKJIP coaching clinic Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi/Foto:Syarief

JENEPONTO – Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto mendapat nilai CC (50 – 60) untuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun anggaran 2016 dari pemerintah pusat. Nilai ini diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi.  Nilai CC atau Cukup menunjukkan bahwa Pemerintah Jeneponto telah memenuhi sebagian besar prasyarat pemenuhan dasar, sebagian besar dokumen pelaksanaan kinerja telah terpenuhi dan evaluasi internal mulai dilaksanakan.

Selain itu penerapan sistem kinerja telah dapat menghasilkan kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban. Namun ukuran kinerja belum sepenuhnya menggambarkan hasil yang diharapkan oleh masyarakat, dan sebagian ukuran kinerja masih berupa keluaran kegiatan.  Pada beberapa instansi, data pencapaian kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan karena belum memiliki sistem pengumpulan data kinerja.

Bupati Jeneponto, Iksan Iskandar mengungkapkan, meski belum terlalu baik, namun nilai tersebut akan menjadi indikator dalam meningkatkan Kinerja Pemerintah untuk tahun 2017. Hal ini disampaikan pada acara pembukaan Sosialisasi hasil LAKIP/LKJIP coaching clinic Kemenpan dan RB dalam rangka peningkatan kinerja dalam mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang lebih baik, Rabu, 1 Maret 2017

Hasil coaching clinic oleh Kemenpan dan RB, yang disosialisasikan pada Rabu, 1 Maret 2017diharapkan dapat menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan kinerja kita dalam menjalankan tugas dan fungsi-fungsi pemerintahan.

"Momentum sosialisasi seperti ini, pada hakikatnya bukanlah merupakan sekadar kegiatan rutinitas atau formalitas belaka, akan tetapi lebih dari itu, aktivitas seperti ini pada dasarnya adalah merupakan salah satu implementasi dari rangkaian pertanggungjawaban konstitusional pemerintah daerah kepada publik dan stake holder lainnya," papar Iksan Iskandar 

Lanjut Iksan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah merupakan dokumen faktual dan akurat yang menggambarkan kondisi kinerja Pemerintah dalam kurun waktu satu tahun. Dokumen LAKIP atau LKJIP tersebut, memiliki urgensi yang sangat menentukan terhadap seluruh rangkaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi setiap SKPD di tahun berjalan. 

"LAKIP ini menjadi bagian dari tolak ukur keberhasilan kinerja pemerintah yang secara substansial dapat dipertanggungjawabkan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih, olehnya itu, saya mengingatkan kembali bahwa tujuan terpenting dari tata pemerintahan yang baik adalah untuk meningkatkan kinerja birokrasi dan kinerja ASN," jelasnya 

Iksan juga mengatakan, Coaching Clinic LAKIP ini bukan hanya menyangkut persoalan hasil kinerja, tapi juga merupakan konsistensi antara masing-masing rencana kerja yang akan dilakukan. “Di dalamnya terdapat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja), serta Indeks Kinerja Utama (IKU) pada tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD, LAKIP ini bukan tata kelola keuangan, tapi merupakan titik kinerja utama,” tutur Iksan 

Birokrasi hanya dapat berjalan dengan baik kalau di isi dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang memiliki komitmen dan kompetensi yang memadai disertai sikap dan perilaku aparatur yang jujur dan konsisten.

"Untuk itu, kepada aparatur birokrasi kami harapkan untuk memiliki kompetensi bukan saja berupa pengetahuan dan keterampilan serta wawasan yang luas terhadap pekerjaannya, tetapi juga berupa pengetahuan dasar psikologi sosial, kecerdasan emosional yang stabil, serta kemampuan menjalin hubungan dan kemitraan Karena hal ini menjadi salah satu focus point dalam mewujudkan kinerja pemerintahan yang unggul, kompetitif dan berdaya saing," terangnya. (B)

 

Syarief

Berita Terkait
Komentar
Terkini