Masuk

Ratusan Kader Pemuda Pancasila Sulsel Protes Eksekusi Lahan di Jalan AP Pettarani Makassar

Komentar

Terkini.id, Makassar – Ratusan kader Pemuda Pancasila Sulawesi Selatan (PP Sulsel) menggelar aksi unjuk rasa untuk memprotes kejanggalan Putusan pengadilan Negeri Makassar tentang eksekusi lahan di Jalan A.P. Pettarani, Kota Makassar.

Aksi protes Pemuda Pancasila Sulsel itu dipicu oleh putusan Pengadilan No. 49. PDT PK 047, yang tidak memasukan pemilik lahan sebagai tergugat.

Alhasil salah satu pemilik lahan inisial AB yang juga kader Pemuda Pancasila menempuh perlawan hukum secara Derden Verset (Perlawan Hukum Pihak Ketiga).

Baca Juga: MPW Pemuda Pancasila Sulsel Gelar Diklat Kaderisasi Kualifikasi Utama

“Kami turun hari ini menolak eksekusi. Bagi kami putusan No. 49. PDT PK 047 itu cacat, Baso Matutu sudah menggunakan surat-surat palsu, bahkan Baso Matutu itu DPO, setelah DPO itu dijadikan PK. dipenjara 7 bulan, itu dijadikan PK, dan PK pun digagalkan,” ujar Andi Arfan Sahabuddin selaku kuasa hukum, dikutip dari Baruganews.com, Selasa 29 November 2022.

Andi Arfan menambahkan, pihaknya akan melakukan perlawanan hukum guna membongkar praktik mafia peradilan atas putusan tersebut.

”Imtinya kami di sini menolak mafia peradilan, mafia tanah, cukong-cukong yang ada di balik Baso Matutu. Dan saat ini dipastikan Baso Matutu tidak akan pernah muncul karena dia DPO di Kepolisian. Dan kami sudah menempuh upaya hukum ke KPK,” tambah Andi Arfan yang juga merupakan Ketua Badan Pembelaan Pemberian Bantuan Hukum (BPPBH) Pemuda Pancasila Sulsel.

Baca Juga: Ratusan Anggota KOTI Mahatidana PP Sulsel Resmi Dilantik

Arfan pun membeberkan jika Hakim Agung yang telah memutus PK tersebut telah memiliki riwayat integritas dan kredibilitas yang buruk.

”Dan perlu saya sampaikan bahwa salah satu Hakim yang memputus PK adalah oknum Hakim Agung yang sudah ditangkap oleh KPK karena kasus suap, dan tolong para penegak hukum melihat semua yang terjadi, kalau bisa menganulir semua putusan kasusnya disoal karena telah menjadi tersangka, dan kami telah menyurat ke Mahkamah Agung dan KPK tentang Derden Verset, yaitu perlawanan pihak ketiga yang tidak diikutkan gugat menggugat tanah 351,” beber Arfan.

Sementara itu, Ketua DPW Pemuda Pancasila Sulsel, Disa Rasyid Ali menegaskan bahwa Sulawesi Selatan merupakan salah satu Provinsi yang tidak masuk daerah layak investasi.

”Presiden Jokowi, Panglima TNI Andika, Kapolri harus melihat Sulawesi Selatan ini penuh mafia tanah. Gubernur perlu sadar kalau begini terus orang tidak akan mau investasi di Sulawesi Selatan. Orang sudah dikasih sertifikat, orang membeli beritikad baik, tapi apa yang terjadi? Adalagi rinci! Dasar sertifikat keluar itu kan rinci, apalagi untuk jual beli, kenapa adalagi rinci, orang sudah 16 tahun mau berusaha dengan tenang, kasihan masyarakat karena urus hukum bolak-balik! Ini kenapa mafia tanah? Jadi Sulawesi Selatan itu gagal! Mafianya kuat banget,” ujar Disa Rasyid Ali kepada awak media.