Ratusan Ribu PNS Amerika Serikat ‘Menjerit’ karena Bekerja Tanpa Digaji

Salah satu kantor biro pemerintahan yang ditutup karena penutupan sebagian pemerintah federal di Washington, AS, 22 Desember 2018. (REUTERS / Joshua Roberts)

Terkini.id, Washington – Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, sedang menghadapi masalah serius dengan para aparat PNS di negaranya.

Hal itu menyusul ketegangan antara dirinya dengan peserta kongres (Anggota Legislatif/DPR/DPD) terkait pendanaan pembangunan tembok di perbatasan Meksiko.

Donald Trump berkeras untuk mendanai pembangunan tembok di perbatasan Meksiko tersebut. Sementara Kongres enggan menyetujui.

Trump pun berkeras tidak mau membuat kesepakatan penganggaran sampai pendanaan tembok di perbatasan Meksiko itu disetujui.

Karena bersitegang, buntutnya adalah government shutdown atau pemerintah AS tutup, yang berdampak pada mandeknya gaji sekitar 800.000 pekerja AS. Mereka harus bekerja tanpa gaji atau dipaksa cuti tanpa bayaran.

Para pekerja federal (semacam PNS di Indonesia) tersebut juga mengungkapkan kesulitan keuangan untuk membeli kado-kado bagi sanak saudara mereka karena penutupan pemerintahan berlangsung selama masa libur Natal dan menjelang tahun baru.

Setelah penutupan terjadi, Kongres dengan cepat memastikan pekerja federal akan tetap dibayar setelah anggaran disetujui.

Akan tetapi, hingga mendekati akhir bulan, tanda-tanda dibukanya kembali pemerintahan belum juga ada.

Kevin, seorang ahli statistik di Biro Sensus, mengatakan dia baru-baru ini pindah ke Washington bersama istri dan putranya yang berusia dua setengah tahun dari North Carolina untuk mencari pekerjaan yang bisa menjamin kehidupannya dalam jangka panjang di pemerintahan.

Namun, dia mengaku terpaksa menggunakan tabungannya untuk membiayai kepindahannya itu dan bahwa putranya memerlukan layanan intervensi dini untuk kebutuhan khusus.

“Merawat anak dengan kebutuhan khusus menguras fisik, mental, dan finansial,” katanya seperti dilansir dari AFP.

“Anggaran kami sangat terbatas dan semakin sedikit. Saya tidak lagi membeli pakaian untuk diri saya sendiri dan saya memotong rambut saya sendiri,” tambahnya, dilansir dari AFP, Kamis 27 Desember 2018.

Dia mungkin juga harus membayar uang sewanya dengan menggunakan kartu kredit, tambah Kevin, yang meminta nama keluarganya tidak disebutkan karena ada larangan bagi pegawai pemerintah untuk membicarakan politik.

Rekan-rekan Kevin meyakinkannya dan mengatakan mereka telah selamat dari situasi yang sama. Melansir AFP, penutupan ini adalah yang ketiga kalinya tahun ini setelah terjadi dua masalah pendanaan yang berlangsung singkat. Penutupan pemerintahan lain juga terjadi di 2013 dan berlangsung selama 16 hari.

Akan tetapi, Kevin kurang optimistis kali ini. Ia mengatakan Trump, yang menghadapi banyak krisis, bertindak seperti “binatang terpojok.”

Trump, saat ditanya pada hari Rabu 26 Desember 2018 lalu mengenai berapa lama penutupan akan berlangsung, presiden hanya menjawab: “Sampai kapanpun itu.”

Syl, yang bekerja di badan pajak Internal Revenue Service (IRS), mengatakan ia hanya memiliki cukup tabungan untuk membayar sewa bulan depan dan beberapa pengeluaran liburan lain setelah menghabiskan uangnya untuk biaya transportasi dan membeli hadiah.

Dia mengatakan keadaannya memang tidak seburuk rekan-rekannya yang sudah memiliki anak, tetapi dia benci “digunakan sebagai pion politik untuk mendapat dana pembangunan tembok.”

Panik karena tagihan harus dibayarkan

Salah satu serikat pekerja utama federal, Serikat Pegawai Perbendaharaan Nasional, mengatakan hampir 80% anggota mengindikasikan dalam survei bahwa mereka “sangat khawatir” bagaimana cara membayar sewa rumah dan biaya hidup lainnya.

Beberapa pegawai pemerintah dan keluarga mereka berbagi kesulitan secara online dengan tagar #ShutdownStories.

@katyjb88 menulis bahwa suaminya ada di Coast Guard dan bahwa mereka memiliki satu anak dan seorang anak lagi akan segera lahir. Mereka tinggal di New York di mana mereka harus membayar sewa lebih dari US$2.000 (Rp 29 juta) sebulan.

Meski militer aktif dibebaskan dari penutupan, namun Coast Guard terpengaruh. Bahkan jika mereka dibayar belakangan, ia menulis, “gaji itu tidak akan membantu karena ada tagihan yang jatuh tempo pada tanggal 1.”

Berita Terkait
Komentar
Terkini