Masuk

Refleksi Sejarah Hari Tani Nasional, Akar Pokok Lahirnya Undang-Undang Agraria

Komentar

Terkini.id, Jakarta – Tanggal 24 September setiap tahunnya diperingati sebagai hari tani nasional di Indonesia. Peringatan Hari Tani Nasional ini pertama kali ditetapkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1960.

Soekarno merupakan salah satu Presiden yang sangat peduli dengan nasib kaum tani, bahkan akar rumput politik Soekarno diambil dari nama seorang petani yang bernama Marhaen.

Marhaen adalah sosok petani yang mempunyai berbagai alat produksi sendiri. Sayangnya, hasil kerjanya hanya cukup untuk kebutuhan hidup keluarganya sendiri, sosok Marhaen ini kemudian menjadi cikal bakal ideologi Soekarno yang dikenal dengan Marhaenisme.

Baca Juga: Peringati Hari Tani Nasional, Mahasiswa hingga Petani Gelar Aksi di DPR, Ribuan Personel TNI-Polri Disiagakan

Hari Tani Nasional memiliki tujuan sebagai refleksi terhadap sejarah perjuangan para petani menghadapi penderitaan dan ketidakadilan.

Melansir dari laman Kemdikbud, penetapan Hari Tani Nasional diambil dari tanggal pengesahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pada 24 September 1960.

Filosofi Penetapan Hari Tani Nasional

Baca Juga: Kedatangan Puan Maharani di Tapanuli Tuai Dukungan Menjadi Capres 2024

Berbicara mengenai filosofi penetapan Hari Tani Nasional, awalnya penetapan ini seiring dengan setelah pengesahan Undang-Undang Pembaruan Agraria (UUPA) sebagai pengganti UU Agraria di masa kolonialisme atau masa penjajahan yang dilakukan Bangsa Asing terhadap Bangsa Indonesia.

Tepatnya pada 24 September 1960, RUU tersebut kemudian disahkan sebagai UU No 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. 

UUPA 1960 lahir atas pengejawantahan semangat perlawanan terhadap kolonialisme yang telah merampas hak asasi rakyat Indonesia melalui Agrariche Wet 1870.

UUPA 1960 ditetapkan sebagai dasar hukum bagi pengelolaan kekayaan agraria nasional. Kekayaan agraria nasional tersebut mengacu kepada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi, “Bumi dan air dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Baca Juga: Ir. Soekarno di Mata Dunia, Sosok Presiden Karismatik

Pembentukan ini dilakukan demi mewujudkan kemakmuran, kebahagiaan, keadilan bagi negara dan rakyat. Tujuannya mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Pada masa orde baru, terdapat berbagai perubahan di bidang pertanian. UU Pokok Agraria lebih fokus pada peningkatan produksi pangan dengan mengikuti Gerakan Revolusi Hijau.

Reformasi Agraria di Masa Kini

Pada rezim Presiden Jokowi, masalah agraria menjadi salah satu masalah yang menjadi fokus utama kabinet ini. Presiden Jokowi telah mengeluarkan 2 peraturan mengenai Agraria. 

Pertama, Perpres Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah di Kawasan Hutan. Kedua, Perpres Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.

Reforma Agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

Reforma Agraria termasuk dalam salah satu Program Prioritas Nasional yang terkandung dalam Nawa Cita.
 
Konflik Agraria Di Masa Sekarang

Konflik agraria masih terjadi di bumi Nusantara ini. Menurut catatan Serikat Petani Indonesia (SPI) sekurang-kurangnya terjadi 104 kasus konflik agraria selama tahun 2021. 

Dari data tersebut, konflik agraria masih didominasi oleh sektor perkebunan (46 kasus); diikuti oleh pertambangan (20 kasus); kehutanan (8 kasus); pesisir (4 kasus) dan Proyek Strategis Nasional (4 kasus).

Lebih lanjut konflik agraria juga terjadi disejumlah titik Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA). Berdasarkan catatan dari Civil Society Organization (CSO), didapat 19 titik LPRA yang bersinggungan dengan aset BUMN. 

Dalam hal ini aset PT Perkebunan Nusantara (PTPN) dan dua titik LPRA yang bersinggungan dengan Aset TNI.