Revisi UU PAS, Napi Koruptor Bisa Bebas Bersyarat Tanpa Rekomendasi KPK

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Terkini.id, Makassar – Setelah revisi UU KPK disahkan, kini revisi Undang-Undang Pemasyarakatan (PAS) yang telah dirampungkan DPR dan pemerintah ikut menjadi polemik.

Sebab, salah satu pasal dalam revisi tersebut mengatur tentang pembebasan bersyarat terhadap narapidana kasus kejahatan luar biasa, salah satunya korupsi.

Dalam pasal tersebut, disebutkan, narapidana korupsi tidak membutuhkan lagi rekomendasi dari KPK ketika ingin mendapat pembebasan bersyarat maupun remisi.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif pun mengkritik syarat napi korupsi yang dapat bebas bersyarat tanpa rekomendasi KPK tersebut.

“KPK menyayangkan. Karena selama ini, kan kita menganggap bahwa korupsi itu serious crime, ordinary crime. Tapi perlakuan terhadap koruptor juga sama dengan pencuri sandal. Ya seharusnya tidak cocok,” kata dia, seperti dilansir dari tirto, Kamis 19 September 2019.

Hal yang paling dia sesalkan, pada pasal tersebut tidak membutuhkan lagi rekomendasi dari KPK dalam memberikan pembebasan bersyarat. Termasuk remisi kepada napi korupsi.

Padahal dalam UU sebelumnya, pembebasan bersyarat harus dengan rekomendasi KPK.

“Memang menurut saya [melemahkan semangat anti korupsi dilakukan secara] sistematis,” kata dia.

Selain RUU Pemasyarakatan, Laode mengungkapkan, selama dua minggu terakhir ini, terdapat beberapa revisi maupun rancangan undang-undang yang ia nilai sangat melemahkan semangat anti-korupsi.

Sejumlah revisi dan rancangan UU tersebut antara lain revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang telah disahkan menjadi undang-undang.

Kemudian RUU KUHP yang segera disahkan DPR dan pemerintah. Poin yang ia nilai menuai kontroversi dalam RKHUP tersebut, karena hukuman koruptor yang diturunkan menjadi minimal dua tahun penjara.
Padahal dalam KUHP lama, hukuman untuk pelaku tindak pidana korupsi minimal empat tahun penjara.

Hal tersebut diatur dalam Pasal 604 yang berbunyi, “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori VI”.

Laode sendiri mengatakan KPK hanyalah aparat penegak hukum dan tidak bisa membuat UU. Sehingga peran lembaga antirasuah itu hanya bisa menjalankan UU yang telah dibuat oleh DPR maupun pemerintah.

“Tapi saya kurang tahu apakah masyarakat bisa menghendaki hal yang sama [menerima UU pelemahan anti-korupsi] atau tidak. Oleh karena itu, masyarakat bisa mengatakan hal tersebut kepada pemerintah maupun presiden,” kata dia.

Komisi III DPR dan pemerintah telah menyepakati poin revisi UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (RUU PAS).

Selain itu, DPR dan pemerintah sepakat mengatur tentang pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana kasus kejahatan luar biasa, termasuk korupsi.

Berita Terkait
Komentar
Terkini