Ruhut Sitompul ‘Marah Besar’ ke Ubedilah dan Adhie Massardi: Jangan Asal Ngebacot di Republik Ini!

Terkini.id, JakartaRuhut Sitompul Politisi  PDI Perjuangan mengomentari laporan yang dilakukan Ubedilah Badrun dan Adhie M Massardi ke KPK.

Diketahui, Ubedilah melaporkan dua putra presiden, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep ke KPK.

Sementara Adhie melaporkan sejumlah tokoh nasional, yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo atas dugaan kasus korupsi e-KTP, kemudian Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk kasus formula E dan Basuki Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk tujuh kasus dugaan kasus korupsi.

Baca Juga: Warganet Heboh Sebut Hotman Paris Dapat ‘Job Kelas Kakap’ :...

Dia juga melaporkan Menteri BUMN Erick Thohir hingga Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.

Ruhut menuturkan bahwa melaporkan suatu perkara ke penegak hukum tidak bisa hanya berdasarkan informasi yang tidak jelas.

Baca Juga: Ruhut Sitompul Nilai Ahok Pantas Jadi Kepala Otorita IKN

Namun, harus memiliki bukti yang diatur berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KHUP).

Hal tersebut disampaikan Ruhut dalam program Rosi bertajuk ‘Lapor Politisi Top ke KPK, Taktik Politik 2024?.

“Katanya-katanya itu bukan dasar hukum, dasar hukum KHUP, tegas saya katakan biar semua jangan asal ngebacot di Republik ini. Presiden kita lagi kerja keras kok menghadapi corona kita bikin begini-begini, negative thinking,” ujar Ruhut.

Baca Juga: Ruhut Sitompul Nilai Ahok Pantas Jadi Kepala Otorita IKN

Ruhut mengatakan, dalam demokrasi berbangsa, memang setiap warga negara mempunyai hak untuk melaporkan dugaan korupsi. Dilansir dari Galamedia. Sabtu, 15 Januari 2022.

Namun, lanjutnya, setiap laporan mesti didasari dasar yang kuat, tidak serta merta melaporkan tanpa adanya bukti kuat.

 “Demokrasi kita semua mendukung demokrasi, bukan Adhie M Masardi sama Ubedilah (saja), kita semua reformasi ini demokrasi dikedepankan, tetapi tetap hati-hati bicara, ada hukum yang menunggu,” tegasnya.

Lebih lanjut, Ruhut juga menyinggung terkait dengan Pasal 242 yang hukumannya tujuh tahun penjara.

 “Apabila dia sudah saksi pelapor, ini tidak terjadi, pendukung yang namanya Gibran, Kaesang, begitu juga Pak Luhut, begitu juga Pak Ahok, begitu juga Pak Ganjar, begitu juga yang dilaporkan lainnya sahabat saya Erick Thohir, mereka siap melaporkan dan dikaitkan dengan (Pasal) 242, hukumannya tujuh tahun,” jelasnya.

Bagikan