Sah, DPRD Tetapkan APBD Jeneponto 2019

Penandatanganan Ranperda APBD kabupaten Jeneponto di ruang paripurna DPRD Jeneponto,jalan Lanto Daeng Pasewang Kelurahan Empoang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto

Terkini.id,Jeneponto – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019 Kabupaten Jeneponto akhirnya disetujui dan disahkan menjadi Peraturan Daerah  (Perda).

Perda APBD itu disahkan setelah melalui berbagai tahapan pembahasan, pengkajian dan rapat kerja, empat komisi dan badan anggaran DPRD serta bagian anggaran Pemkab Jeneponto

APBD 2019 Pemkab Jeneponto itu ditetapkan oleh DPRD Kabupaten Jeneponto pada Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Jeneponto, Andi Kaharuddin, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Jeneponto,jalan Lanto Daeng Pasewang Kelurahan Empoang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto, Kamis 29 November 2018  kemarin.

Rapat paripurna penetapan Ranperda APBD 2019 Jeneponto yang dihadiri Bupati, Kapolres, Dandim, Kejari,Sekda dan sejumlah pimpinan OPD dan Camat, hanya  dihadiri 25 anggota DPRD Jeneponto.

Bupati Jeneponto Iksan Iskandar, sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada anggota DPRD Jeneponto  yang telah menetapkan ranperda APBD kabupaten Jeneponto tahun 2019.

“Alhamdulillah, ini adalah sejarah yang dibuat oleh anggota DPRD, karena baru kali ini penetapan ranperda APBD tepat waktu, biasanya lewat dari waktu yang ditentukan,” kata Iksan Iskandar kepada terkini.id, Jumat, 30 November 2018.

Menurutnya, tahun anggaran 2019 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD  periode 2019-2023 sekaligus sebagai tahun transisi dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.

“Pelaksanaan APBD perlu diprioritaskan pada program yang berkaitan langsung dengan pencapaian visi misi pembangunan daerah,yakni Jeneponto smart 2024,artinya Jeneponto berdaya saing maju religius dan berkelanjutan berpedoman pada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 tahun 2018 maka penyusunan APBD 2019 berdasarkan prinsip sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah,” ungkapnya.

Iksan menjelaskan, gambaran umum rencana pendapatan belanja dan pembayaran daerah Kabupaten Jeneponto Tahun anggaran 2019 sebagaimana yang telah disetujui pada rencana Perda APBD 2019.

“Pendapatan daerah secara total direncanakan sebesar 1 triliun 402 miliar 923 juta 225 ribu rupian yang bersumber dari, Pendapatan asli daerah direncanakan sebesar 140 milyar 833 juta 400 ribu rupiah, dana pembangunan direncanakan sebesar 1 triliun 49 miliar 790 juta 705 ribu rupiah yang merupakan penetapan atas rencana dana transfer dari pemerintah pusat terdiri dari dana bagi hasil pajak dan bukan pajak sumber daya alam dana alokasi umum serta dana alokasi khusus fisik dan non fisik,” jelasnya.

Selain itu, pendapatan lain-lain daerah yang sah direncanakan sebesar 212 miliar 299 juta 150 ribu rupiah yang telah membuat rencana penerimaan alokasi dana BOS satuan pendidikan Negeri dana bagi hasil pajak dari pemerintah provinsi dana Desa bantuan keuangan dari provinsi untuk jaminan kesehatan yang terintegrasi pada JKN dan JKD.

“Belanja daerah direncanakan sebesar 1 triliun 402 miliar 923 juta 255 ribu rupiah, yang terdiri dari, belanja tidak langsung sebesar 735 miliar 8 14 juta 372 ribu 230 rupiah yang telah memuat alokasi gaji dan tunjangan gaji ke-13 tunjangan hari raya PNS kepala daerah dan DPRD serta alokasi gaji untuk kebutuhan CPNS termasuk pula alokasi untuk TPP yang pada tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 60 miliar rupiah belanja hibah belanja bantuan sosial serta belanja bantuan keuangan pendapatan desa,” katanya.

Selanjutnya, menurut Iksan, belanja langsung direncanakan sebesar 667 miliar 108 juta  882 ribu 770 rupiah yang akan membiayai program dan kegiatan dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah.

“Berdasarkan uraian komposisi rencana penerimaan pendapatan dan belanja daerah tersebut diakumulasikan total APBD Kabupaten Jeneponto Tahun anggaran 2019 sebesar 1 triliun 402 miliar 923 juta 255 ribu rupiah  tentunya dengan jumlah APBD tersebut kita harapkan bersama tercapai output dan outcome keberhasilan pembangunan daerah,” tuturnya

Terkait kebijakan belanja daerah Tahun anggaran 2019 pemerintah Jeneponto akan berupaya memanfaatkan anggaran secara efektif dan efisien yang diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan minimal pencapaian sasaran tujuan pembangunan berkelanjutan.

“Demikian pula kita telah alokasikan anggaran yang cukup untuk mewujudkan jaminan kesehatan menyeluruh bagi seluruh masyarakat yang dibentuk sehingga pada tahun 2019 tidak ada lagi masyarakat Jeneponto yang tidak mendapatkan fasilitas jaminan kesehatan sedangkan untuk meningkatkan pelayanan publik di tingkat Kelurahan pada tahun 2019 kita telah meningkatkan alokasi anggaran Kelurahan dari 62 juta 400 ribu menjadi 500 juta per Kelurahan,” tutupnya.

Berita Terkait
Komentar
Terkini
Jeneponto

Bupati Tegur Sekwan DPRD Jeneponto Karena Hal Ini

Terkini.id,Jeneponto - Bupati Kabupaten Jeneponto, Iksan Iskandar mengkritik beberapa rangkaian pelaksanaan rapat paripurna DPRD Jeneponto pengesahan 16 Ranperda tahun 2019.Kritikan Bupati Jeneponto itu ditujukan